Aturan Kehutanan Dinilai Masih Lemah
Seharusnya pemerintah menerbitkan peraturan yang lebih kuat soal perhutanan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai pemerintahan Joko Widodo masih lemah dalam penyelesain konflik di kawasan hutan maupun di kawasan non hutan. Manajer Kajian Kebijakan Walhi, Boy Jerry Even Sembiring menilai seharusnya pemerintah menerbitkan peraturan yang lebih kuat.
Peraturan yang ada saat ini, menurut Boy masih belum efektif. Terlebih bagi masyarakat yang tinggal di daerah perhutanan.
Selain itu, menurut Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Nur Hidayat menjelaskan bahwa kebijakan tentang perhutanan masih belum merata. Masyarakat kecil belum sepenuhnya merasakan manfaat sepenuhnya dari kebijakan tentang perhutanan.
Berikut video lengkapnya.
Videografer | Muhamad Rifani Wibisono Video Editor | Fian Firatmaja
Ikuti Whatsapp Channel Republika