Soal Omnibus Law, Ini Saran Fahri Hamzah untuk Pemerintah

Fahri khawatir akan banyak perubahan terhadap Omnibus Law di tengah jalan.

Antara/Asprilla Dwi Adha
Sejumlah buruh mengikuti aksi unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law di Depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (30/1/2020).
Rep: Havid Al Vizki Red: Wisnu Aji Prasetiyo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus law menuai pro kontra di tengah masyarakat. Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan, Omnibus Law bisa saja berhenti di tengah jalan.


Fahri beranggapan, jika dinilai tidak mewakili kepentingan publik dikhawatirkan akan banyak berubah di tengah jalan. Dengan begitu, nantinya berpotensi dibatalkan secara keseluruhan oleh Mahkamah Konstitusi.

Fahri mengusulkan agar Presiden Joko Widodo mensinkronisasikan semua aturan teknis tanpa harus melibatkan DPR RI dengan melibatkan stakeholder.

 

 

Videografer | Havid Al Vizki

Video Editor | Fian Firatmaja

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler

Dedi Mulyadi Heran, KNPI dan BKPRMI Terima Hibah Miliaran, Muhammadiyah Nol

Penumpang Terjatuh dari Kereta Gajayana di Jembatan Kewek, Yogyakarta

Kapolri Promosikan Irjen Imam Sugianto Jadi AstamaOps

Presiden Prabowo, SBY, dan Jokowi Hadiri Pernikahan Rasyid Rajasa-Tamara Kalla

Preview MU Vs Crystal Palace: Sama-Sama Buru Kemenangan Demi Jauhi Zona Degradasi

Pakar Tata Negara Minta MK Tetap Independen Tangani Pilgub Papua

PT Timah Tindak Tegas Karyawannya di Pangkalpinang, yang Hina Pegawai Honorer

Kagumi Pidato Prabowo, Imam Asal AS: Ada 4,5 Juta Muslim Dibunuh tapi tak Ada Air Mata

Parade Militer Hamas Saat Lepaskan Sandera, Media Israel: Ini Penghinaan Menyakitkan

Menkum Yakin Paulus Tannos Bisa Dipulangkan ke Indonesia dari Singapura