REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana menempatkan uang saku haji di kartu debit maupun uang elektronik masih dikaji oleh Kementerian Agama RI dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Keduanya mempertimbangkan manfaat dan kondisi dari jamaah.

Ketua BPKH, Anggito Abimanyu mengatakan persiapan sudah dilakukan termasuk kajian dan pembahasan dengan sejumlah pihak. Sambil pararel, BPKH tetap melakukan pengadaan riyal dan juga percobaan cashless melalui debit.
 
"Kita persiapkan semua, mudah-mudahan ada progres yg kita dengarkan, kami sudah mempersiapkan pengadaan riyal dan uji coba non tunai sudah disiapkan," katanya usai penandatanganan kerja sama BPKH dengan Kemenag, Rabu (4/3).
 
Pembayaran untuk pelunasan juga sudah mulai dipersiapkan seperti biasanya. Sementara itu, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama RI, Nizar Ali menyampaikan skema kartu kredit belum bisa untuk seluruh jamaah.

Profil jamaah Indonesia sangat beragam dan diantaranya banyak yang tidak terbiasa dengan aktivitas transaksi nontunai. Mereka adalah lansia dan jamaah yang tinggal di pedesaan. Sehingga, sangat perlu edukasi mendalam dan berkala.

"Jamaah haji kita kan profilnya 50 persen dari desa-desa, itu ketika transaksi jual beli, mereka jarang menggunakan atau mungkin tidak ada menggunakan kartu," katanya.

Selain itu, sarana transaksi nontunai di Arab Saudi juga belum merata. Mayoritas tempat favorit untuk belanja di Arab Saudi bukan mal, melainkan pasar-pasar tradisional yang belum punya mesin EDC sehingga transaksi dilakukan dengan uang tunai.

Perbedaan profil ini kemudian membuat uji coba haji cashless belum merata di seluruh jamaah. Menurut Nizar, percobaannya masih berpola karena tidak mungkin jika berlaku untuk semua jamaah.

Skema haji nontunai ini baru bisa digunakan oleh orang-orang kota dan sudah terliterasi dengan baik terkait aktivitas cashless. Opsi lainnya adalah sebagian uang saku masuk ke kartu dan sebagian lagi diberikan secara tunai.

Setelah melakukan persiapan, Kemenag dan BPKH masih harus menunggu persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Nizar mengatakan manfaat haji cashless juga terus dipertimbangkan.

"Kalau kartu hilang itu dia uangnya aman, tapi kalau cash, uangnya hilang ya sudah tidak ada, makanya kita kaji terus," katanya.

Rencana haji cashless sendiri datang dari kebijakan langsung pemerintah Arab Saudi. Mulai tahun ini, pelaksanaan ibadah haji diharapkan berjalan secara terintegrasi melalui sistem, termasuk dalam transaksi keuangan.