PAN-Nasdem Sepakat Omnibus Law dengan Catatan
Zulhas berharap omnibus law tak potong kewenangan satu instansi atau lembaga.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta. Salah satu yang dibahas keduanya adalah omnibus law RUU cipta kerja.
Zulhas melihat semangat dan niat pemerintah terkait omnibus law ini sesungguhnya baik. Pasalnya, hal tersebut memangkas birokrasi yang berbelit dan membuka keran investasi.
"Memotong rantai birokrasi yang panjang dan berbelit sehingga jadi mudah dan cepat," ujar Zulhas di kantor DPP Nasdem, Gondangdia, Jakarta, Selasa (10/3).
Ia juga berkaca pada studi banding di sejumlah negara yang juga menerapkan omnibus law. Dari situ, Zulhas melihat bahwa hak tersebut berkontribusi positif terhadap iklim investasi.
Namun, ia memberi catatan kepada pemerintah terkait omnibus law. Zulhas meminta agar omnibus law tidak menghilangkan subtansi kewenangan setiap lembaga atau instansi.
"Itu bisa berbahaya. Misal ada kewenangan Kemenhut, KLHK, BPN, dan lain-lain. Tentu substansi tidak bisa dipotong. Tapi, yang diperpendek adalah birokrasi menjadi singkat dan cepat," ujar Zulhas.
Di sisi lain, Surya mengaku setuju dengan hadirnya omnibus law. Bahkan, ia berharap RUU cipta kerja yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2020 ini bisa dibahas cepat di DPR dan segera disahkan.
"Nasdem melihat ini adalah upaya yang amat sangat diharapkan bisa mempercepat progres pembangunan nasional," ujar Surya.
Namun, menurut dia, memang ada sejumlah pasal yang perlu direvisi, khususnya terkait pasal-pasal yang saat ini menimbulkan polemik di masyarakat. "Barangkali yang perlu direvisi maka ada daftar isian masalah yang perlu menjadi pembahasan," ujar Surya.
Meski begitu, ia menegaskan, Nasdem selaku partai pendukung pemerintah akan berjuang agar semua program pemerintah sukses. Pasalnya, omnibus law RUU cipta kerja ini dilihatnya sebagai salah satu solusi untuk membuka lapangan pekerjaan dan investasi di Indonesia.
"Sekarang tergantung pimpinan DPR agar untuk segera memusyawarahkannya sesuai dengan proses dan mekanisme yang ada di dewan. Harapan saya, ini bisa berjalan secara lebih cepat," ujar Surya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika