Jubir Wapres: Lockdown Akan Mematikan Ekonomi Rakyat
Wapres sudah melakukan rapat pakai teleconference.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi mengungkap, pertimbangan Pemerintah untuk tidak memilih opsi lockdown dalam mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19 karena akan menghentikan ekonomi dalam negeri. Hal itu diperkirakan akan berdampak pada matinya ekonomi masyarakat luas.
Masduki mengatakan, itu juga menjadi alasan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendukung Presiden Joko Widodo yang menyatakan belum ada opsi lockdown.
"Wapres segera mengapresiasi kebijakan presiden, karena itu kaitannya terhadap persoalan-persoalan ekonomi di dalam negeri, kalau sampai lockdown itu saya akan memukul dan mematikan ekonomi rakyat dan itu menjadi pertimbangan," ujar Masduki kepada wartawan, Selasa (17/3).
Namun demikian, kata Masduki, tidak berarti ada pembiaran terhadap penyebaran virus Corona. Wapres, kata Masduki, terus mengingatkan masyarakat untuk sementara menjaga jarak atau sosial distancing demi mencegah penyebaran virus.
Apalagi Presiden juga sudah mengeluarkan anjuran masyarakat lebih banyak di dalam rumah. "Dalam konteks itulah, maka kita perlu melakukan tingkat kehati-hatian yang tinggi dalam perjalanan ataupun rapat-rapat itu sebisa mungkin dilakukan social distance. Jadi kita tidak mengurangi rasa silaturahmi kita, di satu sisi, tapi kita juga terselamatkan dari wabah," ujar Masduki.
Masduki mengatakan, itu juga yang dilakukan presiden dan wakil presiden serta jajaran kabinet saat rapat dua hari ini dengan menggunakan video conference. Ia juga berharap, hal ini dilakukan oleh masyarakat lainnya.
"Wapres sudah melakukan rapat pakai teleconference, pakai skype dan itu menjadi contoh untuk semuanya, komunikasi saya kira mesti dibatasi sedemikian rupa," ungkapnya.
Hingga saat ini jumlah pasien positif corona di Indonesia bertambah menjadi 134 kasus. Pemerintah menyampaikan tambahan pasien 17 orang per hari Senin (16/3) ini. Dengan begitu, total sudah ada 134 kasus positif corona sejak pertama kali diumumkan pemerintah dua pekan lalu.
"Penambahan kasus ada 17. Rinciannya, berasal dari Provinsi Jawa Barat 1 orang, Banten 1 orang, Jawa Tengah 1 orang, DKI Jakarta 14 orang," ujar Jubir Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto dalam jumpa pers di RSPI Sulianti Saroso, Senin (16/3).
Ikuti Whatsapp Channel Republika