Satu Juta Rapid Test Kit untuk 700 Ribu Orang Berisiko

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Sapto Andika Candra, Muhammad Nursyamsi

Pemerintah bersiap menjalankan rapid test atau tes cepat Covid-19 untuk masyarakat umum. Untuk tahap awal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini telah menginstrusikan tes cepat di daerah rawan di Jakarta Selatan.

Rapid test corona akan diperluas. Menurut Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, populasi berisiko terpapar Covid-19 di Indonesia menyentuh angka 700 ribu jiwa.

"Jumlah orang yang berisiko. Karena itu pemerintah akan menyiapkan sekitar satu juta kit untuk pemeriksaan secara massal di dalam kaitan dengan mengidentifikasi kasus positif yang ada di masyarakat," jelas Yurianto, Jumat (20/3).

Pemeriksaan massal tersebut dilakukan melalui analisisrisiko, yaitu hanya orang-orang yang memiliki risiko tinggi tertular virus bernama resmi SARS-CoV 2 tersebut. Orang-orang dengan risiko rendah tidak akan diperiksa dalam pemeriksaan massal tersebut.

Penilaian risiko untuk pemeriksaan massal tersebut dilakukan dengan melihat riwayat perjalanan seseorang yang positif selama 14 hari ke belakang. Misalnya, ada seorang pasien terinfeksi virus corona yang ternyata selama 14 hari ke belakang lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Maka, seluruh anggota keluarga yang tinggal bersamanya akan diperiksa melalui rapid test.

Begitu pula apabila ada pasien positif Covid-19 yang ternyata sepanjang 14 hari sebelum dinyatakan positif juga melakukan aktivitas di kantor. Maka seluruh orang yang berada dalam satu ruangan atau melakukan kontak di lingkungan kerja akan dilakukan pemeriksaan cepat.

"Ini adalah langkah-langkah penjajakan awal di dalam kaitan pemeriksaan secara masal. Ini yang kita harapkan bisa kita laksanakan," jelas Yurianto.

Kendati rapid test bisa menunjukkan potensi seseorang terinfeksi virus corona atau tidak, hasilnya tak 100 persen akurat. Rapid test nantinya menggunakan pemeriksaan darah dengan mengecek kadar immunoglobulin, yakni kadar antibodi dalam tubuh yang bisa memberi gambaran ada-tidaknya virus.

Sementara penegakan diagnosis Covid-19 selama ini lebih banyak menggunakan tes swab atau usap dengan mengambi sampel cairan dinding hidung belakang atau dinding mulut belakang.  "Sensitivitas-nya beda tetapi ini adalah screening awal unuk menemukan kasus yang berpotensi menjadi positif. Saat screening positif, akan dilanjutkan dengan tes PCR untuk memastikan positif yang sesungguhnya," jelas Yurianto.

Dia menerangkan pemeriksaan massal ini adalah penapisan awal atau skrining bagi masyarakat yang berisiko tertular Covid-19. Apabila hasil skrining melalui tes massal menunjukkan positif, orang tersebut akan diperiksa kembali melalui metode pemeriksaan di laboratorium untuk mengonfirmasi hasil positif dari tes awal.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan pasokan rapid test kit atau alat tes cepat deteksi corona dari luar negeri terus masuk ke Indonesia. Ada yang merupakan hibah dari negara lain, ada juga yang merupakan impor dari negara seperti Swiss.

"Alhamdulillah kita terima kasih mendapat bantuan dari Singapura yang gratis berupa test kit," ujar Erick dalam konferensi digital yang dilakukan Kementerian BUMN, Jumat (20/3).

Tak hanya bantuan gratis dari Singapura, BUMN juga terus mencari alat deteksi corona dari negara lain. Erick menjelaskan banyak negara yang menawarkan pengadaan alat deteksi Korona. Kendati begitu, BUMN mengedepankan prinsip kehati-hatian sebelum memesan alat deteksi corona dari negara lain.

"Pada hari ini banyak sekalil penawaran untuk membeli test kit tapi kita juga menjaga yang kualitasnya kita jaga," lanjutnya.

Erick enggan mengungkapkan jumlah dan merek alat deteksi corona lantaran dikhawatirkan akan menimbulkan perdebatan yang kontraproduktif. Menurut Erick, yang terpenting saat ini adalah mampu memberikan penanganan maksimal bagi masyarakat yang terduga terjangkit Korona maupun yang sudah dinyatakan positif.

"Yang sekarang harus ada (test kit) karena kita tidak mau warga panik, itu kenapa pak presiden buat pernyataan seluruh anggaran akan direvisi untuk hal-hal kesehatan, social safety, dan menjaga daya beli masyarakat, baik APBN, APBD," kata Erick menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika