Wapres: 15,2 Juta KK akan Terima BLT Dampak Corona

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan Pemerintah sedang mempersiapkan bantuan pangan non tunai (BNPT) untuk 15,2 juta rumah tangga atau keluarga penerima manfaat (KPM). Maruf menerangkan, sebagai upaya jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak wabah Corona, Pemerintah juga akan menaikkan besaran BNPT dari sebelumnya Rp 150 ribu per bulan menjadi Rp 200 ribu per bulan.

"Ini akan diberikan insyallaah setiap bulan, dan ada penambahan dari jumlah yang lama, ini yang akan dilakukan," ujar Ma'ruf saat teleconference dengan wartawan di rumah dinas Wapres, Menteng, Jakarta, Selasa (24/3).

Sebab, meski anggaran ada per bulan, selama ini pemberian BPNT baru bisa dicairkan setelah tiga bulan. Ma'ruf menerangkan, akibat dampak wabah Corona, sistem pencairan bantuan akan diberikan per bulan dan akan dimulai pada April 2020.

"Akan diterapkan April, karena ini Maret sudah mau habis, lalu sistem pembayaran yang biasamya tiga bulan ini karena untuk mengatasi dampak ini diberikannya per bulan," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf menyebut, data sasaran penerima bantuan juga akan disingkronkan Kementerian Sosial dan kementerian terkait, selain data 15,2 juta KPM. Sebab, ada juga masyarakat miskin yang nyatanya belum masuk dalam data Kemensos.

Selain sektor BPNT, Ma'ruf juga mengungkap Pemerintah sedang mengkaji bantuan untuk sektor informal yang terdampak wabah Corona.

"Sektor-sektor mana saja, ada sektor informal, atau misal warung-warung terdampak imi sedang dirumuskan oleh Menko PMK, Menko perekonomian, dan Menteri Keuangan, dan Menteri Sosial, dan tadi sudah masing masing menyampaikan usulan untuk disingkronkan," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf memastikan mekanisme pemberian seluruh bantuan akan dicairkan melalui rekening dan tidak dengan massal. Hal ini agar tetap menjaga jarak sosial untuk mencegah penularan virus Corona.

"Tentu mekanisme kalau sudah bisa diketahui datanya, yang sudah ada rekening, dan BPNT itu bisa lewat itu, bisa juga lewat fin tech tapi belum diputuskan mekanisme penyaluran itu, setelah semua diketahui datanya, baru nanti diputuskan mekanisme mana yang paling efektif untuk disampaikan," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika