Pemerintah Harus Percepat Produksi dan Kendalikan Harga APD

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah harus mempercepat pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis maupun pasien di seluruh rumah sakit di Indonesia. Hal ini sesuai dengan apa yang dijanjikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mengingat saat ini kelangkaan APD masih menjadi masalah krusial di berbagai daerah. 

“Kami banyak menerima pengaduan dari berbagai pihak terutama pengelola rumah sakit dan tenaga medis yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan APD. Padahal, jumlah pasien positif terus mengalami kenaikan di berbagai daerah,” ujar anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Amin Ak dalam pesan singkatnya, Senin (6/4).

jika ada dipasaran, harganya APD  sangat mahal sehingga kondisi tenaga medis saat ini kian terancam keselamatannya. Kemudian juga para tenaga medis sulit mendapatkan alkohol, disinfektan, dan hand sanitizer yang merupakan hal penting untuk membersihkan diri dari virus.

“Harus ada terobosan agar semua kebutuhan tersebut tersedia dan terjangkau di lapangan. Para dokter dan tenaga medis yang berjibaku melawan Corona bukan hanya di rumah sakit-rumah sakit besar, namun hingga ke rumah sakit kecil di daerah bahkan klinik pribadi," tegas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Menurut Amin Ak, para tenaga medis dan masyarakat sudah cukup lama mengeluhkan APD dan bahan-bahan pembersih medis tersebut. Maka produksi massal APD sudah sangat mendesak, bukan hanya untuk melindungi tenaga medis namun juga untuk menekan harga dipasaran yang melambung tinggi.  

Amin meminta pemerintah mengendalikan harga APD ke tingkat yang wajar agar pihak rumah sakit dan klinik mampu membeli untuk melindungi tenaga medis. Selain mengandalkan perusahaan swasta dalam memproduksi APD, Kementerian BUMN  dapat menugaskan sejumlah BUMN strategis dalam memproduksi APD ini.

Amin menyoroti BUMN Kimia Farma yang tidak memproduksi masker dan hanya mengandalkan pihak ketiga sebagai pemasok. Harusnya, dalam kondisi darurat seperti sekarang ini, tidak bisa lagi business as usual, tapi harus bisa bergerak cepat karena kondisinya sudah darurat.

Amin juga mendesak Kementerian BUMN untuk menugaskan sejumlah BUMN strategis  memproduksi ventilator (alat bantu pernafasan) karena kebutuhannya saat ini sangat tinggi. "Tidak perlu ventilator canggih, yang penting berfungsi baik dan bisa digunakan  pasien," lanjutnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika