Jangan Tunda Stimulus ekonomi buat UMKM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Syariefuddin Hasan meminta Pemerintah untuk tidak menunda-nunda kebijakan pemberian stimulus ekonomi kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi yang terkena dampak pandemi COVID-19.

Dia juga meminta bank pelaksana agar mempermudah kebijakan tersebut secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

"Harapan kita dan rakyat agar realisasi kebijakan ini jangan ditunda-tunda, dan pihak bank pelaksana agar mempermudah kebijakan ini dengan pengawasan yang transparan dan akuntabel agar tepat sasaran," kata Syarief Hasan dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (13/5).

Ia mengatakan, beberapa waktu lalu pada 3 Mei 2020, dirinya pernah mengimbau kepada pemerintah untuk memberikan stimulus ekonomi kepada UMKM dan koperasi yang terkena dampak pandemi COVID-19.

Stimulus ekonomi itu, menurut dia, antara lain dalam bentuk bantuan kredit dan penundaan cicilan pembayaran kredit sampai pandemi COVID-19 berakhir.

Ternyata gagasannya tersebut mendapatkan tanggapan positif dari Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna DPR RI setelah disetujuinya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5).

Menurut Syarief, Menkeu dalam pidatonya terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2021 (KEM-PPKF) dalam Rapat Paripurna DPR itu, menyebutkan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun depan berada di kisaran 4,5-5,5 persen, inflasi 2.0-4,0 persen, kemudian nilai tukar rupiah Rp14.900 serta harga minyak mentah 40-50 dolar AS per barrel.

Syarief Hasan menjelaskan bahwa sebagian anggaran dari Rp70 triliun itu, akan digunakan antara lain untuk stimulus ekonomi dan penundaan pembayaran kredit bagi UMKM dan Koperasi.

"Perekonomian Indonesia akan tumbuh lebih baik, jika UMKM dan koperasi mendapat perhatian serius dari pemerintah," katanya pula.

Dia optimistis ekonomi Indonesia pada 2021 akan tumbuh lebih baik ditopang UMKM dan koperasi

Karena itu, menurut dia, apabila kebijakan itu terlaksana dengan baik, maka peran para pelaku UMKM yang jumlahnya 60 juta dan koperasi lebih kurang 200.000 unit, akan signifikan membangun kembali ekonomi Indonesia sehingga minimal pertumbuhan ekonomi dapat bertahan sekitar 3,0 persen tahun ini dan naik menjadi 4 persen di 2021.

Ikuti Whatsapp Channel Republika