REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengatakan, proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa telah menjangkau 44.035 desa. Hal itu setara dengan 74 persen dari 59.453 desa yang telah menerima transfer Dana Desa ke rekening kas desa pada hari yang sama.

"Kita memang berkejaran dengan Dana Desa yang tersalur ke desa agar segera dibelanjakan sebagai BLT Dana Desa," kata Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (23/5).

Abdul Halim menambahkan selama sehari terakhir saja penyaluran BLT Dana Desa telah berlangsung di 7.023 desa. "Hari ini sebanyak 4.522.552 keluarga miskin telah mendapatkan BLT Dana Desa. Nilai yang disalurkan mencapai Rp2,713 triliun," katanya.

Ia menjelaskan dalam sehari terakhir terjadi penambahan penyaluran kepada 720.185 keluarga miskin berupa tambahan dana Rp432.111.000.000. Desa yang benar-benar siap menyalurkan BLT Dana Desa ditandai telah selesai melakukan musyawarah desa khusus (musdesus). 

Wadah demokratis itu dijalankan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat (KPM) BLT Dana Desa. Setelah daftar tersebut diumumkan, kemudian Dana Desa siap dibagikan kepada KPM.

"Hingga hari ini sebanyak 59.238 desa telah melakukan musdes khusus. Ini setara dengan 99,6 persen dari desa telah mendapat transfer Dana Desa. Dalam sehari saja tercatat musyawarah dilakukan 2.734 desa," kata Gus Menteri, sebutan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar itu.

Kemendes PDTT bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mempermudah desa dalam mencairkan Dana Desa. Sinkronisasi dan deregulasi dijalankan bersama Kementerian Keuangan, sedangkan Kementerian Dalam Negeri turut mendukung dengan memfasilitasi para bupati dan wali kota yang mengalami kesulitan mempercepat penyaluran BLT Dana Desa.

Selain itu, melibatkan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang menjadi mitra Relawan Desa Lawan Covid-19.

"Kami berharap kepada bupati dan wali kota untuk melepas sepenuhnya kepada desa agar bisa melakukan percepatan penyaluran BLT. Jangan dihambat dan jangan banyak aturan. Mudah-mudahan KPM yang mau nerima BLT bisa memanfaatkannya sebelum Lebaran," kata dia.