REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Para pakar e-Government baru-baru ini menghadiri pertemuan virtual membahas pelayanan publik di masa pandemi virus corona. Ternyata penerapan e-Government atau layanan publik secara elektronik membawa keuntungan bagi Arab Saudi di tengah krisis tersebut.

Kegiatan itu diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi (MCIT) Saudi. Dalam pertemuan itu, para peserta membahas pentingnya e-Government selama dan setelah lockdown.

Diharapkan para peserta yang berasal dari berbagai negara memetik pelajaran dari hal itu. Pembicara yang hadir diantaranya CEO program e-Government Saudi (Yesser) Ali Al-Asiri, Deputi Informasi dan E-Government Bahrain Aisha bin Bishr, Dirjen Kantor Pintar Dubai dan Kepala Digital Deloitte, Andy Main.

Al-Asiri mengatakan transformasi digital hanya mungkin dilakukan dengan visi dan kebijakan strategis. Kemudian didukung infrastruktur ICT dan sumber daya manusia terampil. Tujuan e-Government, kata Al-Asiri menghadirkan layanan publik secara efisien, langsung, transparan, aman dan murah.

Al-Asiri merujuk transformasi bekerja di rumah di Arab Saudi sebagai contoh keberhasilan e-Government."Kami sangat sukses untuk bekerja di rumah dan ini bisa terjadi karena transformasi digital sebagai Visi 2030," kata Al-Asiri dilansir di Arab News, Kamis (4/6).

Arab Saudi diketahui memang mengambil langkah maju dalam transformasi digital. Kini, Arab Saudi duduk di peringkat 41 dari 193 negara dalam indeks pengembangan e-Government PBB.

Kenormalan baru secara serentak mulai berlaku di dunia. Diantaranya dengan menerapkan bekerja di rumah, pembatasan sosial dan belajar jarak jauh. Kehadiran e-Government sangat dibutuhkan dalam menunjang pola hidup di kenormalan baru.