Pengelola Mall Dihimbau Susun Protokol Penanganan Covid-19

Pengelola mal juga diminta melakukan simulasi dahulu sebelum beroperasi kembali

Antara/Andreas Fitri Atmoko
Petugas Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Yogyakarta mendata karyawan saat pelaksanaan rapid test acak COVID-19 di Galeria Mall Yogyakarta, Rabu (10/6/2020). Pelaksanaan rapid test acak kepada karyawan di pusat perbelanjaan itu guna memastikan tidak adanya klaster baru yang berkembang di masyarakat.
Rep: Febrianto Adi Saputro Red: Hiru Muhammad

REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA--Mall dan pusat perbelanjaan di DKI Jakarta akan kembali beroperasional pada Senin (15/6) mendatang. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengimbau agar pengelola mall dan pusat perbelanjaan agar segera menyusun protokol penanganan Covid-19 di seluruh area mall, meliputi pintu gerbang, parkir, pintu masuk, musholla, tempat penitipan anak/playground hingga foodcourt dan gerai. 


"Pandemi Covid-19 tidak mengenal tempat dan waktu,  jka kita tidak waspada, maka kita akan menangung akibatnya," kata Netty melalui pesan WhatsApp kepada Republika, Jumat (12/6).

Tidak hanya itu pengelola mall dan pusat perbelanjaan juga diminta untuk melakukan simulasi terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk kembali beroperasional. Menurutnya jangan sampai pengelola mall gagap dan masyarakat bablas bereuforia."Kita belajar dari kejadian berebut dan bertumpuknya penumpang KRL pada hari pertama dibukanya kembali layanan," ujarnya.

Kemudian dirinya juga mengimbau agar pengelola mall melakukan sosialisasi protokol kepada masyarakat dan karyawan melalui beragam saluran media. Pengelola harus memastikan bahwa masyarakat  memahami dengan benar panduan new normal di mall dan pusat perbelanjaan.

"Pengawasan atas pelaksanaan protokol penanganan Covid-19 di pusat perbelanjaan harus berjalan baik. Pastikan ada petugas yang selalu mengingatkan pengunjung agar tidak berkerumun, jaga jarak fisik, gunakan masker dan jumlah pengunjung maksimal 50 persen dari kapasitas," jelasnya.

Untuk pemerintah, Netty menyarankan agar pemerintah memastikan kampanye new normal tidak membuat masyarakat terbuai sehingga menurunkan kewaspadaan. Kebijakan mencabut larangan mudik, meningkatkan kapasitas angkutan umum, melonggarkan pengawasan dan PSBB harus dicermati agar tidak menjadi pemicu lonjakan kasus.

Kemudian kepada masyarakat dirinya berharap agar tetap waspada. Politikus PKS itu mengatakan, jangan sampai kedisplinan di awal hancur karena kecerobohan di masa transisi ini. 

"Tetap jauhi keramaian serta jaga kesehatan dengan asupan bergizi dan cukup berolahraga.  Jika sakit, berobatlah,  jangan masuk ke pusat perbelanjaan/kerumunan serta jauhi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak dan masyarakat dengan penyakit penyerta," pesannya. 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler