Ada Daerah Ingin 'Putus' dengan Bulog, Buwas: Nggak Masalah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama Perum Bulog, menegaskan, pihaknya tidak akan mempermasalahkan pemutusan hubungan kerjasama dengan pemerintah daerah atau instansi manapun jika memang terdapat ketidakcocokan dalam praktek pelaksanaan penyaluran program bantuan sosial. Namun, ia meminta agar para pihak terkait tidak melakukan upaya mendiskreditkan Bulog sebagai penyalur beras.

“Bulog memahami pemerintah daerah memiliki otoritas dalam melakukan penunjukkan distributor pelaksana Program Penyaluran Bansos. Namun, Bulog sudah menetapkan kebijakan untuk memberikan kualitas beras terbaik meskipun untuk Program Bansos”, kata Budi Waseso di Jakarta, Senin (6/7).

Diketahui, terdapat masalah pada penyaluran beras bansos di Kabupaten Bogor. Di mana, beras Bulog disebut berkualitas jelek. Buwas pun mengatakan, dari pemeriksaan dan laporan yang diterima manajemen Bulog, penyaluran program beras Bansos di Kabupaten Bogor untuk tahap I sudah terlaksana dengan menyalurkan beras kualitas terbaik sebanyak 6.000 ton.

“Kami mensinyalir adanya upaya untuk mengganti posisi BULOG sebagai distributor beras Bansos untuk tahap II di Kabupaten Bogor namun kami tidak mempermasalahkan hal itu. Tetapi sekali lagi jangan menjelek-jelekkan Bulog, kami tidak akan tinggal diam jika ada unsur yang tidak sehat dan akan menggunakan jalur hukum," kata Budi.

Sebelumnya, Bulog membantah pemberitaan yang menyatakan bahwa beras Bulog untuk program Bansos di Kabupaten Bogor dinilai berkualitas jelek. Ia memastikan bahwa untuk Program Bansos sudah menggunakan beras kualitas baik sesuai kerjasama yang disepakati dengan Pemerintah Kabupaten Bogor yaitu penyediaan beras medium untuk Bansos di Kabupaten Bogor.

Sementara itu, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Tri Wahyudi Saleh mengatakan, pihaknya terus melakukan monitoring dan evaluasi untuk menjamin agar kualitas beras Bansos yang disalurkan ke masyarakat adalah kualitas terbaik.

“Kami juga membentuk tim monitoring dan evaluasi  yang bertugas untuk koordinasi dengan Tim Pemkab Bogor (Bupati Bogor, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, DPRD Bogor) dan memastikan agar proses penyaluran Bansos berjalan lancar dan tepat waktu sesuai dengan standar kualitas beras yang diamanatkan kepada Perum Bulog," kata Tri.

Ia pun menegaskan bahwa upaya mendiskreditkan kualitas maupun kemasan Bulog yang tidak didasarkan bukti-bukti yang kuat akan diselesaikan melalui jalur hukum sesuai ketentuan. Hal itu harus dipahami masyarakat dan para pihak mengenai perbedaan beras kualitas medium dan premium sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan RI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika