Serapan Lambat, Jokowi Sentil Rp 170 T APBD Masih Mengendap

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, realisasi penggunaan anggaran di daerah saat ini masih lambat. Bahkan dana APBD yang masih mengendap pun mencapai Rp 170 triliun.

Di berbagai kesempatan, Presiden selalu menekankan agar baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah segera meningkatkan realisasi anggaran belanjanya. Sehingga dapat mendorong perputaran roda perekonomian masyarakat.

“Perlu saya ingatkan, uang pemda yang ada di bank itu masih Rp 170 triliun, guede sekali ini,” kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada para gubernur di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/7).

Jokowi pun mengaku dirinya selalu memantau dan mengawasi penggunaan anggaran baik di kementerian maupun di daerah. Sayangnya, lanjutnya, tak ada peningkatan realisasi penggunaan anggaran baik dalam belanja pegawai, belanja barang dan jasa, maupun belanja modal.

“Kemarin saya ulang lagi, ini enggak ada peningkatan, saya baca semuanya sekarang. Kementerian ini berapa persen, belanja modalnya baru berapa persen. Harian pun sekarang ini saya pegang, provinsi, kabupaten, dan kota,” ucap dia.

Jokowi menyebutkan sejumlah daerah yang realisasi penggunaan APBD-nya cukup baik. Misalnya di DKI Jakarta yang penyerapan anggarannya mencapai 45 persen, Nusa Tenggara Barat 44 persen, Sumatera Barat 44 persen, Gorontalo 43 persen, dan Kalimantan Selatan 43 persen. Sedangkan realisasi anggaran di Provinsi Bali mencapai 39 persen, Kalimantan Tengah 38 persen, Banten 37 persen, Kepualauan Riau 35 persen, Sulawesi Selatan 34 persen, Lampung 32 persen, dan Papua Barat 32 persen.

“Ini secara total. Itu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Tetapi kalau kita lihat, ini yang menggerakkan, yang paling menggerakkan dari belanja-belanja itu adalah belanja modal. Karena yang pegawai itu rutin,” jelas Jokowi.

Presiden pun mengingatkan beberapa daerah yang belanja modalnya masih sangat rendah. Seperti di Sumatera Selatan yang belanja modalnya masih 1,4 persen, Sulawesi Tenggara masih 5,6 persen, Papua 4,8 persen, Maluku Utara 10,3 persen, NTT 19,6persen, Kalimantan Barat 5,5 persen, dan Aceh 8,9 persen.

“Masih rendah-rendah sekali, hati-hati. Birokrasi kita harus kita ajak, agar ada speed di sini. Hati-hati, ini kalau tidak kita ingatkan, belanja modalnya masih rendah-rendah semuanya,” tambahnya.

Jokowi meminta agar dilakukan percepatan penyerapan anggaran baik di daerah maupun di kementerian. Ia mengingatkan agar penggunaan anggaran tak lagi dilakukan di akhir-akhir tahun. Apalagi di situasi pandemi saat ini yang sangat berdampak pada sektor ekonomi. Maka belanja anggaran harus segera dilakukan.

“Kalau birokrasi kita, dinas-dinas kita, enggak kita kendalikan, model-model belanja seperti yang dulu-dulu ini masih ada yang melakukan, dipepetkan di November-Desember, hati-hati. Sekarang ini yang kita butuhkan untuk semua provinsi adalah Juli, Agustus, September, sekali lagi,” kata Jokowi mengingatkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika