Australia Suntikkan Dana Tambahan untuk Program Subsidi Upah

REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Pemerintah Australia menyuntikkan dana tambahan senilai 1,5 miliar dolar Australia (sekitar Rp 15,34 triliun) dalam program subsidi upah. Suntikan bertujuan mengatasi peningkatan pengangguran saat negara itu mencatat kenaikan terbesar kasus Covid-19 sejak awal April.

Pejabat Australia pada Kamis (16/7) melaporkan 327 kasus baru Covid-19, suatu lonjakan yang hampir seluruhnya terjadi di negara bagian Victoria, yang mencatat kenaikan kasus terbesar dalam satu hari.

Victoria, negara bagian terpadat kedua di Australia, telah diisolasi dari wilayah lain Australia selama lebih dari sepekan setelah adanya wabah baru Covid-19. Sebanyak 4,9 juta penduduk di ibu kota Victoria, Melbourne, telah diperintahkan untuk tetap berada di rumah kecuali untuk urusan penting.

"Jika Anda ingin keluar dari aturan pembatasan semacam ini secepat mungkin, maka kita semua harus memainkan peran kita," kata pemimpin negara bagian Victoria Daniel Andrews, yang mendesak warganya untuk menjalani tes Covid-19 dan membatasi interaksi dengan orang lain.

Australia telah mencatat hampir 11.000 kasus Covid-19, termasuk 113 kematian. Angka itu masih jauh di bawah banyak negara lain, tetapi lonjakan jumlah kasus baru dalam beberapa hari terakhir telah membuat para petugas di Australia khawatir.

Ekonomi Australia telah sangat terpukul dan menuju resesi pertama negara itu dalam hampir tiga dekade. Penguncian lebih lanjut wilayah Victoria akan semakin menekan ekonomi Australia lebih jauh.

Pemerintah pada Kamis mengumumkan akan menghabiskan dana 1,5 miliar dolar Australia (sekitar Rp 15,34 triliun) untuk secara substansial memperpanjang program untuk mensubsidi upah pekerja magang. Dana tersebut akan mencakup lebih dari dua kali lipat jumlah pekerja magang, yakni sekitar 180.000 orang di semua sektor industri dan berlangsunghingga Maret tahun depan, bukan hingga September seperti yang direncanakan semula.

Keputusan itu memberikan indikasi pertama tentang bagaimana Perdana Menteri Scott Morrison berencana untuk menopang perekonomian setelah September ketika paket subsidi upah senilai 60 miliar dolar Australia (sekitar Rp 613,6 triliun) yang lebih luas masih akan berakhir. Morrison menyambut baik data pada Kamis yang menunjukkan bahwa lapangan pekerjaan tumbuh lebih dari yang diharapkan pada Juni - yakni naik 210.000, dibandingkan dengan penurunan pada April dan Mei dan perkiraan kenaikan oleh analis sebesar 112.000. Kenaikan itu merupakan bukti paket dukungan pemerintahnya bekerja.

"Ekonomi Australia berupaya bangkit kembali. Kami pastikan akan ada dukungan tambahan untuk memastikan pekerjaan bagi mereka yang tidak mampu mendapatkan posisi baru," kata Morrison kepada wartawan di Canberra.

Selanjutnya, dana sebesar 500 juta dolar Australia (sekitar Rp 5,11 trilun) akan diinvestasikan untuk membantu melatih kembali warga Australia untuk memasuki kembali bursa kerja, kata Morrison.

Namun, data yang dikeluarkan oleh Biro Statistik Australia juga menunjukkan bahwa pengangguran naik menjadi 7,4 persen pada Juni, dari 7,1 persen pada Mei, yakni level tertinggi sejak November 1998. Hal itu disebabkan kenaikan lapangan kerja tidak cukup untuk mengimbangi kenaikan jumlah pencari pekerjaan.

Morrison sebelumnya mengatakan skema subsidi upah yang lebih luas tidak akan diperpanjang, tetapi diganti dengan bantuan khusus industri. Rincian lengkap diharapkan akan diumumkan pada 23 Juli ketika pemerintah memberikan informasi terkini tentang kondisi ekonomi dan fiskal.

Reserve Bank of Australia menyerukan lebih banyak dukungan fiskal dan mengingatkan bahwa ekonomi akan memerlukan bantuan yang "cukup" untuk beberapa waktu ke depan, dilansir dari Reuters.

Ikuti Whatsapp Channel Republika