Pemerintah Thailand Dituntut Mundur
Pengunjuk rasa juga mendesak diakhirinya pembungkaman kritik.
REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK –Ratusan warga Thailand, Sabtu (18/7) malam menuntut pemerintah mundur dan parlemen dibubarkan. Massa yang turun ke jalan di tengah pandemi Covid-19 ini merupakan yang terbesar sejak kudeta militer pada 2014.
Aksi dipimpin mahasiswa yang berlangsung di Monumen Demokrasi, Bangkok itu, mengeluhkan pemerintahan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha. Prayuth merupakan mantan panglima militer yang mengkudeta pemerintahan hasil pemilu enam tahun lalu.
Pengunjuk rasa mendesakkan tiga tuntutan, yaitu pembubaran parlemen, diakhirinya pembungkaman kritik, dan amendemen konstitusi buatan militer yang membuat Prayuth melenggang ke tampuk kekuasaan pada pemilu tahun lalu.
‘’Bagaimana kami bisa terima langkanya demokrasi seperti saat ini?’’tanya aktivis mahasiswa Tattep Ruangprapaikit di hadapan massa. Polisi berjaga di sekitar massa dan belum bergerak menghentikan unjuk rasa tersebut.
Penentangan publik terhadap pemerintahan Prayuth, dalam beberapa bulan terakhir terus menguat. Sejak pemilu tahun lalu, sebuah pengadilan, membekukan partai oposisi terbesar kedua membuat koalisi Prayuth menguasai parlemen.
Pada Kamis (16/7), sejumlah anggota kabinet Prayuth memutuskan mengundurkan diri karena sudah merasa tak cocok di pemerintahan militer.
Ikuti Whatsapp Channel Republika