Negara G20: Prospek Ekonomi Global Sangat tidak Pasti

REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Para pejabat keuangan dari Kelompok 20 (G20) ekonomi utama berjanji pada Sabtu (18/7) untuk terus menggunakan "semua alat kebijakan yang tersedia" guna memerangi pandemi virus corona dan meningkatkan ekonomi global. Kelompok negara itu memperingatkan bahwa prospek tetap sangat tidak pasti.

Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20, dalam sebuah komunike yang dikeluarkan setelah pertemuan virtual pada Sabtu (18/7/2020), mengatakan ekonomi global akan pulih ketika ekonomi secara bertahap dibuka kembali. Tetapi, mereka mengatakan tindakan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan pertumbuhan.

"Kami bertekad untuk terus menggunakan semua alat kebijakan yang tersedia untuk melindungi kehidupan, pekerjaan, dan pendapatan masyarakat, mendukung pemulihan ekonomi global, dan meningkatkan ketahanan sistem keuangan, sambil menjaga terhadap risiko penurunan," kata mereka dalam pernyataan setelah pertemuan berakhir.

Covid-19, penyakit yang disebabkan oleh virus, telah menginfeksi lebih dari 14,14 juta orang dan membunuh 596.576, menurut penghitungan Reuters. Amerika Serikat, ekonomi terbesar dunia, menempati urutan teratas dalam daftar kematian.

Penutupan luas yang bertujuan menghentikan penyebaran penyakit telah menyebabkan gangguan besar pada ekonomi global, dan menghantam negara-negara termiskin di dunia yang paling sulit. Para pejabat keuangan G20 mengatakan 42 dari 73 negara termiskin di dunia telah meminta pembekuan pembayaran utang bilateral resmi hingga akhir tahun ini, dengan jumlah sekitar 5,3 miliar dolar AS pembayaran ditangguhkan.

Mencerminkan kekhawatiran yang diajukan oleh Bank Dunia bahwa China, anggota G20 dan kreditor terbesar bagi negara-negara berkembang, tidak berpartisipasi sepenuhnya, para pejabat mendesak semua kreditor bilateral resmi untuk mengimplementasikan Inisiatif Penangguhan Pembayaran Utang (DSSI) sepenuhnya dan transparan. Mereka juga "sangat mendorong" kreditor swasta untuk berpartisipasi dengan persyaratan yang sebanding, dan mengatakan mereka akan mempertimbangkan untuk memperpanjang penghentian utang pada paruh kedua 2020.

Kreditor swasta belum menerima permintaan resmi dari negara-negara untuk penangguhan pembayaran utang di bawah inisiatif G20, Institute for International Finance (IIF) mengatakan pada Rabu (15/7/2020), menjelang pertemuan Sabtu (18/7/2020).

"Kami mendorong investor sektor swasta untuk berpartisipasi dalam ini, tetapi kami harus sangat berhati-hati untuk tidak mengganggu perjanjian swasta," kata Menteri Keuangan Saudi Mohammed al-Jadaan dalam konferensi pers di akhir pertemuan.

Arab Saudi adalah ketua G20 saat ini. Para pejabat juga menegaskan kembali komitmen mereka untuk menyelesaikan perbedaan tentang cara mengenakan pajak layanan digital dan mencapai solusi berbasis konsensus yang luas tahun ini.

Mereka mengatakan bahwa mereka mengharapkan untuk melihat proposal reformasi pajak internasional pada Oktober, ketika mereka bertemu lagi.

"Perpajakan yang adil terhadap perusahaan-perusahaan internasional dan kelompok-kelompok digital besar lebih mendesak daripada sebelumnya," kata Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz setelah pertemuan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika