Polemik Organisasi Penggerak, FSGI: KPK Harus Turun Tangan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Satriawan Salim, mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus turun tangan menyikapi persoalan Program Organisasi Penggerak (POP). Itu karena ia melihat adanya ketidakproporsionalan terkait uang dalam program tersebut.

"KPK harus turun tangan. Saya tidak mau kawan-kawan saya guru-guru yang notabene kawan-kawan aktivis guru masuk penjara gara-gara ini. Kita akan bersedih kalau kawan-kawan guru kena KPK," ujar Satriawan dalam diskusi daring, Sabtu (25/7).

Dia mengatakan, program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu tidak proporsional. Itu ia sebut sesudah melihat surat keputusan penetapan lembaga penerima POP. Menurutnya, ada lembaga yang hanya memiliki sasaran di satu provinsi mendapatkan kelas yang sama dengan lembaha yang memiliki sasaran di belasan atau puluhan provinsi.

"Saya cek barusan dapat Gajah ini nomor 112. Mereka hanya melakukan di Kota Ternate, sasarannya guru-guru di Kota Ternate. Muhamamdiyah dapat Gajah, sama dengan nomor 112 tadi. Tapi Muhammadiyah sasaran utamanya di 25 provinsi, puluhan kota kabupaten," terangnya.

Menurut dia, dana yang digelontorkan untuk program tersebut hampir setengah triliun. Tidak sedikit guru atau aktivis pendidikan yang belum pernah mengelola dana sebesar itu. Ia khawatir, guru-guru akan meninggalkan kewajibannya sebagai pengajar karena sibuk proyek atau akan terjerat oleh KPK.

"Siapa yang akan mengajar siswa atau anak-anak nanti karena gurunya sibuk proyek. Karena pasti ada honornya ini. Sudahlah sibuk proyek, sibuk administrasi, apakah guru punya pengalaman urk melaporkan uang puluhan miliar seperti ini? Kalau benar-benar guru, saya tak yakin seperti itu karena puluhan miliar yang dikelola," kata dia.

Satriwan juga mengatakan, secara substansi pihaknya mendukung dilakukannya pelatihan terhadap guru . Bahkan, pihaknya sudah sejak lama menyatakan pendidikan guru itu yang terpenting karena uji kompetensi guru memang masih rendah.

"Di 2015 kita masih rendah rata-ratanya 56,69. KKM-nya waktu itu ditargetnya kalau nggak salah 70. Guru memang ada masalah dalam hal kompetensi. Tetapi, modelnya atau metodenya yang kami kritisi dalam hal ini ada ketidakadilan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika