PJJ, Pemerintah Diminta Aktif Gandeng Ormas
Pemerintah tentu tidak bisa berdiri sendiri atas wajah baru sistem pendidikan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dampak Pandemi Covid-19 bagi dunia pendidikan memantik banyak respon dari masyarakat. Terlebih saat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menetapkan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi para siswa. Kebijakan ini menuntut setiap kegiatan belajar-mengajar dilakukan secara online.
Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korkesra, Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan, Pemerintah tentu tidak bisa berdiri sendiri atas wajah baru sistem pendidikan tersebut. Dia mendorong Pemerintah aktif menggandeng organisasi kemasyarakatan agar sistem itu berjalan optimal.
“Ini Pemerintah tidak bisa berdiri sendiri, harus dibantu NU, Muhammadiyah dan organisasi-organisasi kemasyarakatan,” kata Gus AMI (demikian Muhaimin akrab disapa) di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/7) dalam siaran persnya.
Namun demikian, Wakil Ketua DPR RI ini melihat PJJ bukan tanpa tantangan. Dia menyatakan PJJ justru menimbulkan persoalan bagi peserta didik, pun demikian bagi orang tua mereka. “Saya kira Menteri Pendidikan perlu ajak Muhammadiyah, ajak NU bikin gerakan pendidikan alternatif di desa-desa. Membuka (pendidikan alternatif) dengan standar protokol,” kata dia.
“Atau gunakan televisi secara lebih masif lagi. Karena televisi (adalah media yang) cepat dan murah dan terjangkau,” sambungnya.
Gus AMI mengaku banyak mendapat keluhan dari masyarakat imbas dari kebijakan tersebut. Gerakan berbagi laptop, berbagi HP, dan berbagi pulsa, dinilainya kurang efektif. “Saya kira perlu terobosan cepat oleh Mendikbud libatkan masjid, gereja, tokoh-tokoh agama bikin pendidikan langsung. Kalau siswa nggak bisa akses, tokoh agama yang mengakses. Orang tua sudah off pendidikan menengah ke bawah,” tukas Gus AMI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika