Pilkada Surabaya dan Popularitas PDIP yang Meningkat

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Dadang Kurnia, Antara

PDI Perjuangan (PDIP) hingga kini belum juga mengumumkan kandidat wali kota dan wakil wali kota Surabaya pilihannya. Langkah tersebut namun justru menuai pujian. PDIP dianggap cerdas memanfaatkan momen untuk menuai popularitas partai.

Pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, menilai PDIP piawai menarik perhatian publik terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Surabaya 2020. "Terbukti berita PDI Perjuangan tentang putusan rekomendasi calon wali kota menjadi bahan di media massa maupun perbincangan media sosial," ujarnya ketika dikonfirmasi di Surabaya, Senin (31/8).

Selain itu, kehadiran Sekjen Hasto Kristiyanto, Ketua DPP Tri Rismaharini, Ketua DPP Djarot Saiful Hidayat, dan Wasekjen Arif Wibowo ke Surabaya pada Ahad (30/8) atau menjelang turunnya rekomendasi menyita perhatian publik. Ketika menjadi perhatian publik, kata dia, maka secara tidak langsung menguntungkan bagi partai karena dapat insentif pemberitaan.

"Lebih-lebih ketika menjadi perhatian, PDI Perjuangan bisa menawarkan narasi yang menjawab isu publik maka akan menarik pemilih yang belum menentukan pilihan. Karena pemilih seperti itu tergantung pada paparan informasi," ucapnya.

Dia menambahkan, PDI Perjuangan sangat cerdas dengan selalu menempatkan nama Risma sebagai pintu masuk untuk menjembatani dan memastikan kesinambungan Surabaya. Tidak dapat dipungkiri, lanjut dia, Risma terbukti sukses dan dicintai publik dan selalu dikaitkan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Sehingga publik semakin mengasosiasikan bahwa keberhasilan Surabaya adalah berkat kepemimpinan PDI Perjuangan," kata pengamat yang juga seorang peneliti tersebut.

Surokim juga menyebut berdasarkan survei bahwa kepuasan masyarakat terhadap kinerja Risma masih sangat tinggi, meski ada pandemi Covid-19 sehingga bisa dijadikan ujung tombak kampanye. "Jangan heran nantinya nama Risma disebut oleh kandidat dari PDI Perjuangan. Sebab kalau Anda di-endorse Bu Risma secara terbuka maka kendati belum kerja, tapi sudah dapat basis suara pencinta Bu Risma yang luar biasa," tuturnya.

Semalam (30/8), jajaran DPP PDI Perjuangan menggelar konsolidasi internal di kantor DPD PDIP Jatim, Surabaya. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, konsolidasi yang digelar dalam rangka menyambut Pilkada serentak 9 Desember mendatang.

Hasto mengakui, ada beberapa daerah di Jatim yang mendapat perhatian khusus dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Salah satunya adalah Surabaya.

“Selama hampir 10 tahun Ibu Risma memimpin, Surabaya menjadi ikon begitu banyak identitas keberhasilan. Seperti smart city, the green city, the cultural city, dan begitu banyak identitas lainnya. Karena itulah Surabaya akan dijaga dan dilindungi oleh anggota dan kader partai yang menyatu dengan rakyat untuk memenangkan Pilkada,” ujar Hasto.

Hasto mengatakan, untuk menjadi calon kepala daerah dari PDIP harus memenuhi kriteria ideologis Pancasilais serta memiliki kemampuan teknokratis guna menyelesaikan masalah rakyat. Maka dari itu, kata Hasto, PDI Perjuangan tidak rela jika Surabaya jatuh ke tangan yang salah.

"Jatuh kepada mereka yang hanya mengandalkan modal besar, dan dibelakangnya berdiri mereka yang ingin mengubah tata kota hanya karena berburu kepentingan kapital,” kata Hasto.

Hasto mengatakan, kepemimpinan ke depan Kota Surabaya harus berkesinambungan visi dan misi sebagaimana sudah ditanamkan Bambang DH, dan Tri Rismaharini. Terutama kesinambungan harapan bagi wong cilik agar Surabaya tetap dipimpin oleh mereka yang memiliki jiwa kerakyatan.

Hasto mengaku, alasan itu pula yang membuat Megawati mengutusnya ke Surabaya untuk melakukan konsolidasi. Hasto juga mengaku tak ada “tarik tambang politik” antara dirinya dengan Risma seperti digambarkan sejumlah media.

"Ada media tertentu yang menggambarkan kami ada drama tarik-menarik. Saya tidak tahu informasinya dari mana. Karena tidak ada wawancara," ujarnya.

Hasto menegaskan, dalam tubuh PDI Perjuangan tidak ada tarik-menarik. Menurutnya, yang ada adalah upaya menarik dengan sekuat-kuatnya untuk kesejahteraan rakyat.

“Tidak ada tarik tambang politik di internal Partai. Yang ada adalah menarik rakyat agar bebas dari belenggu kemiskinan, ketidakadilan, dan kebodohan. Semua taat sepenuhnya kepada keputusan Ketua Umum Partai, Ibu Megawati Soekarnoputri,” ujarnya.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang juga ketua DPP PDIP menegaskan, untuk menang di Surabaya, dibutuhkan modal sosial, yang jauh lebih penting ketimbang uang. “Dan ciri kepemimpinan PDI Perjuangan adalah selalu menyatu dengan rakyat di Surabaya,” ujar Risma.

Pengamat Komunikasi Politik asal Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Suko Widodo menilai penundaan pengumuman pasangan kandidat kepala daerah Surabaya berpotensi membuat gamang bagi pemilih. "Bagi pemilih, ketidakpastian itu berpotensi membuat orang gamang memilih pasangan yang diusung nantinya," ujarnya ketika dihubungi melalui telepon di Surabaya, Senin (25/8).

Menurut Suko Widodo, penundaan pengumuman yang hingga dua kali tersebut juga tidak terlalu menguntungkan dan justru terkesan tidak siap. "Sebab akan timbul pertanyaan dari masyarakat, ada persoalan apa di tubuh internal partai? Apalagi daerah lain banyak yang sudah running," ucap dosen ilmu komunikasi tersebut.

Terlebih waktu pendaftaran yang semakin dekat, yaitu 4-6 September 2020, membuat tim pemenangan harus lebih bekerja keras sebagai bentuk persiapan menjelang proses Pilkada 9 Desember 2020. Sukowi, sapaan akrabnya, menyarankan PDI Perjuangan di tingkat Surabaya melakukan konsolidasi total sebagai penguatan di akar rumput jika tidak ingin diabaikan oleh warga "Kota Pahlawan".

"Kecuali DPP memunculkan nama yang luar biasa dan survei kapabilitas nya di atas 50 persen. Nah, sampai sekarang kandidat yang seperti itu di Surabaya belum ada. Sekali lagi, persiapan sangat dibutuhkan karena merupakan kunci kemenangan," katanya.

Saat ini baru ada satu calon kepala daerah yang sudah pasti maju di Pilkada Surabaya. Yaitu Machfud Arifin, mantan Kapolda Jawa Timur yang telah mendapatkan dukungan dari Golkar PKB, PPP, PKS, PAN, Gerindra dan Demokrat. Sebagai pendampingnya, Mahcfud memilih mantan Direktur Utama PDAM Surabaya, Mujiaman, sebagai bakal calon wakil wali kota Surabaya.

Selain Machfud ada satu nama lagi yang banyak disebut maju sebagai kandidat. Dia adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Eri Cahyadi. Beberapa kiyai sepuh di Kota Pahlawan juga telah mendeklarasikan dukungannya agar Eri Cahyadi menjadi penerus Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Di antaranya adalah KH. Mas Mansur Tholhah, pengasuh Ponpes At-Tauhid, Sidoresmo, Surabaya, yang juga Mustasyar Nahdlatul Ulama (NU) Kota Surabaya. Mas Mansyur mengatakan, perlu mempertimbangkan calon wali kota yang amanah, punya kemampuan dan kapasitas, serta sudah memperlihatkan khidmatnya untuk warga dan program-program jamiyah selama ini.

"Oleh karena itu kami sepakat mendorong saudara Eri Cahyadi untuk dicalonkan sebagai wali kota dan berkebulatan tekad untuk memenangkannya pada Pilkada Surabaya 2020,” kata dia.

Restu juga diberikan KH. Mas Sulaiman Nur, yang juga Rois Syuriah PCNU Surabaya. Dia menilai, Eri sangat dekat dengan lingkungan santri di Surabaya, sehingga memahami dan bisa memperjuangkan kepentingan umat, khususnya Nahdliyin. Menurutnya, berbagai program yang telah terbukti baik di masa kepemimpinan Risma, perlu dipastikan kesinambungannya.

"Kami bukan mendukung Mas Eri maju. Bukan semata-mata itu, tapi kami mendukung kebaikan yang sudah ada diteruskan,” ujarnya.

Sementara itu, Eri Cahyadi belum mengomentari sama sekali terkait banyaknya dukungan yang mengalir untuknya. Bisa jadi karena belum ada kepastian apakah dirinya bisa maju atau tidak di Pilwali Surabaya 2020. Hingga kini, memang belum ada partai yang menurunkan rekomendasi untuk bekal Eri maju Pilkada Surabaya 2020.

Ikuti Whatsapp Channel Republika