REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Haji Umrah Indonesia (Sapuhi), Syam Resfiadi, berharap agar pemerintah tak menambah aturan pemberangkatan ketika ibadah umroh sudah dibuka kembali oleh Arab Saudi. Pemerintah diminta hanya mempersiapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

"Kalau kami diminta mengikuti protokol kesehatan, ya kami bakal ikuti. Tapi itu kan dari Kementerian Kesehatan. Kementerian Agama jangan lagi menambah beban aturan keberangkatan di Indonesia," kata Syam ketika dihubungi Republika.co.id, Senin (31/8).

Syam menjelaskan, soal teknis pemberangkatan, para penyelenggara umroh bisa melakukannya sendiri. Tak perlu aturan tambahan dari Kementerian Agama (Kemenag). "Jangan lagi ada yang mempersulit keberangkatan yang akhirnya bisa berujung penundaan ataupun pembatalan," ujarnya.

Apalagi, lanjut dia, pangsa pasar umroh saat ini semakin sedikit karena pandemi Covid-19 telah menghantam perekonomian masyarakat. Masyarakat kelas bawah bisa dipastikan tak lagi sanggup untuk mendaftar umroh. Hanya tersisa pasar masyarakat kelas menengah ke atas yang kemungkinan masih sanggup.

Ia menyarankan pemerintah untuk meningkatkan pengawasan saja. Sebab, umroh digerakkan oleh sektor swasta yang sepatutnya tidak perlu banyak diatur. "Dari pada menambah aturan, sebaiknya tambah SDM untuk pengawasan. Swasta memang perlu diawasi, tapi bukan diatur," ungkap Syam.

Pemerintah Arab Saudi menutup ibadah umroh sejak 27 Februari lalu karena adanya pandemi Covid-19. Hingga kini belum ada kepastian jadwal pembukaan kembali ibadah umroh. Kendati demikian, banyak pihak memprediksi umroh akan segera dibuka mengingat Arab Saudi sukses menyelenggarakan Haji tahun ini dengan protokol kesehatan ketat.