Facebook India Dikecam karena Diam Soal Konten Anti-Muslim

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebuah komite parlemen India mengecam pimpinan Facebook, setelah raksasa media sosial itu dituduh bias dan tidak bertindak terhadap unggahan anti-Muslim di platformnya. Sidang tertutup digelar menyusul adanya tuduhan dalam laporan surat kabar bahwa Facebook mengizinkan ujaran kebencian di platformnya, Rabu (2/9). 

Pejabat yang berkaitan dengan kebijakan utama Facebook di India disebut telah menunjukkan keberpihakan terhadap Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berada di bawah pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Setelah sidang yang berlangsung selama 3,5 jam, 30 anggota komite sepakat melanjutkan pembahasan nanti, termasuk dengan perwakilan Facebook. 

Namun, ketua komite parlemen Shashi Tharoor dalam unggahannya di Twitter tidak memberikan perincian apa pun tentang sidang tersebut. Tharoor sendiri merupakan anggota parlemen dari partai oposisi di India. Facebook berada di bawah pengawasan setelah serangkaian laporan oleh Wall Street Journal (WSJ) yang berbasis di Amerika Serikat (AS) menunjukkan perusahaan tersebut mengabaikan ujaran kebencian anti-Muslim oleh para pemimpin BJP. Kepala Kebijakan Publik Facebook di India, Ankhi Das, disebut membuat keputusan yang mendukung partai Modi.

Pada Selasa, harian berbahasa Inggris yang berbasis di New Delhi, Indian Express, melaporkan setelah ada permintaan dari BJP, Facebook menghapus halaman yang mengkritik BJP beberapa bulan sebelum pemilihan umum 2019. Dalam pertukaran email yang dilaporkan oleh Express, BJP mengatakan kepada Facebook halaman-halaman itu melanggar standar yang diharapkan dengan unggahan yang dikatakan tidak sejalan dengan fakta.

Namun demikian, permintaan komentar Aljazirah dari Facebook terkait ini tidak dijawab. India adalah pasar terbesar Facebook, dengan lebih dari 300 juta pengguna. Sementara aplikasi pesan dari perusahaan tersebut, Whatsapp, memiliki 400 juta pengguna di negara terpadat kedua di dunia tersebut.

BJP menghabiskan lebih banyak uang daripada partai politik mana pun di India untuk iklan Facebook. Para pemimpin dalam partai nasionalis Hindu Modi telah berada di bawah pengawasan, karena menjalankan kampanye daring yang dibumbui dengan klaim palsu dan serangan terhadap populasi Muslim minoritas.

Puluhan Muslim telah dibunuh ramai-ramai tanpa pemeriksaan pengadilan dalam enam tahun terakhir oleh warga. Banyak insiden tersebut dipicu oleh berita palsu tentang penyembelihan atau penyelundupan sapi yang dibagikan di aplikasi pesan Whatsapp.

Bulan lalu, WSJ telah melaporkan Das (pejabat Facebook) menolak menerapkan kebijakan ujaran kebencian perusahaan tersebut kepada seorang politikus BJP dan setidaknya tiga individu dan kelompok nasionalis Hindu lainnya.

Sebaliknya, WSJ mengatakan Facebook mengizinkan unggahan BJP di platformnya dan tidak menghukum pelanggaran yang dilakukan oleh anggota BJP, guna menghindari kerusakan prospek bisnis perusahaan di negara ini. Majalah Time juga membuat tuduhan serupa pekan lalu.

Mengingat pengungkapan ini, seorang politikus BJP yang ada di tengah kontroversi, T Raja Singh, ditangguhkan oleh kelompok media sosial tersebut. Menurut laporan outlet media AS Buzz Feed News, bulan lalu Das meminta maaf kepada staf Muslim karena membagikan unggahan yang menyebut Muslim di India sebagai komunitas yang merosot.

"Merupakan praktik perusahaan yang tidak etis untuk mengizinkan pemimpin tim kebijakan publik India juga memiliki tanggung jawab lobi dengan pemerintah India. Ini adalah kegagalan pada tingkat pengambilan keputusan tertinggi untuk Facebook di negara manapun," kata Subbu Vincent, direktur program jurnalisme dan etika media di Universitas Santa Clara, kepada Aljazirah, dilansir Kamis (3/9).

Pernyataan Facebook tersebut awalnya dijadwalkan untuk Selasa, namun kemudian ditangguhkan menyusul kematian mantan presiden India Pranab Mukherjee. Partai oposisi di Kongres mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Selasa, ada hubungan penghujatan antara BJP dan Facebook.

"Tujuan BJP adalah memecah belah dan memerintah, dan raksasa media sosial Facebook membantu mereka mencapai ini," kata partai oposisi dalam pernyataan itu.

Bulan lalu, partai oposisi tersebut menulis dua surat kepada CEO Facebook Mark Zuckerberg yang memintanya menentukan langkah-langkah yang diambil untuk menyelidiki tuduhan terhadap operasi perusahaan ini di India. Para pemimpin regional juga berencana mempertanyakan perusahaan media sosial terbesar di dunia itu tentang kebijakannya terkait ujaran kebencian dan berita palsu.

Pemerintah Delhi, yang dipimpin oleh Partai Aam Aadmi, mengatakan akan memanggil eksekutif Facebook untuk tampil di hadapan panel majelisnya sendiri atas unggahan tuduhan yang memicu kerusuhan agama di kota itu pada Februari lalu. Sedikitnya 53 orang tewas dalam kekerasan itu.

Anggota parlemen dari oposisi Derek O 'Brien, dalam sebuah surat yang dikirim ke CEO Facebook pada Selasa, juga mengatakan ada cukup materi di domain publik, termasuk memo dari manajemen senior Facebook (di India), untuk menunjukkan bias yang mendukung atau memihak BJP.

Partai Modi dan para pemimpinnya telah berulang kali membantah tuduhan tersebut dan malah menuduh Facebook menyensor konten pro-India. Pada Selasa lalu, menteri teknologi Ravi Shankar Prasad menulis kepada CEO Facebook Mark Zuckerberg dan mengatakan platform tersebut menyensor konten yang diunggah oleh pengguna sayap kanan. Dalam surat tersebut, Prasad juga menuduh pemberitaan pers baru-baru ini adalah hasil dari kebocoran selektif untuk menggambarkan sebuah realitas bergilir.

"Campur tangan dalam proses politik India melalui gosip, bisikan dan sindiran ini patut dikecam," kata Prasad.

Sementara itu, Facebook telah membantah adanya bias terhadap partai nasionalis Hindu dan mengatakan mereka terbuka, transparan dan non-partisan. "Kami menanggapi tuduhan bias dengan sangat serius, dan ingin memperjelas kami mengecam kebencian dan kefanatikan dalam bentuk apa pun," kata ketua Facebook India, Ajit Mohan, dalam sebuah pernyataan begitu setelah kontroversi itu pecah bulan lalu.

Namun demikian, Facebook juga mengakui harus berbuat lebih baik dalam menangani ujaran kebencian. Perusahaan media sosial itu membentuk dewan pengawas tahun ini. 

Dewan pengawas tersebut akan terdiri dari 40 anggota setelah memiliki staf penuh. Vincent dari Santa Clara mengatakan, dewan dibentuk untuk menangani masalah kebebasan berbicara seperti yang diangkat oleh WSJ.

"Jika tim kebijakan India meragukan kemunculan keberpihakannya sendiri, bahkan ketika untuk fanatisme anti-Muslim yang jelas dan hasutan kekerasan, Das bisa dengan mudah melepaskan kepercayaan pada dewan ini dengan meningkatkan kasus ke sana. Tetapi tidak," kata Vincent.

Hal demikian, kata Vincent, menunjukkan kepemimpinan Facebook AS telah mengambil posisi politik di India, dan merusak dewan pengawasnya sendiri. Tuduhan keberpihakan Facebook terhadap nasionalis Hindu India bukanlah pertama kalinya. Facebook dituduh diam-diam mendukung kelompok sayap kanan.

Tahun lalu, kelompok kampanye Avaaz mengatakan Facebook gagal mengendalikan 'tsunami (gelombang besar)' unggahan kebencian yang mengobarkan ketegangan etnis di negara bagian Assam di timur laut India.

Avaaz mengatakan, bahasa yang tidak manusiawi kerap menargetkan Muslim Bengali di India. Hal itu mirip dengan yang digunakan di Facebook tentang Myanmar yang sebagian besar Muslim Rohingya, sebelum terjadinya penumpasan dan kekerasan etnis oleh tentara yang memaksa 700 ribu warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh pada 2017.

Analisis pada 2019 oleh Equality Labs, sebuah organisasi penelitian Asia Selatan, menunjukkan kelompok yang berbagi konten anti-Muslim di Facebook termasuk pendukung partai Modi atau terkait dengan Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), sebuah organisasi relawan paramiliter nasionalis Hindu dan orang tua ideologis dari BJP. Ditemukan, 93 persen perkataan yang mendorong kebencian yang dilaporkan ke Facebook tidak dihapus.

Direktur eksekutif Equality Labs, Thenmozhi Soundararajan, mengatakan Facebook tidak memiliki kapasitas menghapus sendiri perkataan yang mendorong kebencian dan telah tidak jujur serta lambat bertindak.

"Mereka tidak berkeinginan menghapus pengguna yang melakukan kekerasan karena itu bertentangan dengan kepentingan bisnis mereka," kata Soundararajan kepada Associated Press.

Dia mengatakan, Facebook India harus memastikan keragaman dalam tim moderasi kontennya dan pengawasan konsumen atas konten kebencian. Platform tersebut juga mendapat kecaman di Myanmar atas ujaran kebencian yang ditujukan kepada Rohingya selama dekade terakhir.

Penyelidik dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan, Facebook memainkan peran penting dalam menyebarkan ujaran kebencian yang memicu kekerasan. Dua tahun lalu, perusahaan tersebut mengakui mereka terlalu lambat untuk mengatasi masalah tersebut.

Bulan lalu di AS, seorang insinyur Facebook dilaporkan dipecat karena unggahan internal yang mengungkapkan kelompok dan individu sayap kanan di AS diberi perlakuan istimewa agar unggahan mereka tidak dihapus, meskipun melanggar aturan konten. Menurut unggahan internal yang dilihat oleh Buzz Feed, situs berita sayap kanan Breitbart, kelompok nirlaba Prager U dan pendukung Trump Diamond and Silk, adalah beberapa organisasi dan tokoh yang disukai oleh Facebook.

Ikuti Whatsapp Channel Republika