REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Airlangga Hartarto kembali menggelar rapat komite, Jumat (4/11). Kali ini, rapat membahas tindak lanjut dari rapat pleno yang lalu untuk melakukan perubahan Perpres 82/2020.

Menurut Airlangga, salah satu hal yang menjadi fokus bahasan adalah strategi optimalisasi program dan anggaran PC-PEN untuk mendorong upaya penanganan Covid-19 dan pertumbuhan ekonomi nasional. “Rapat pleno ini membahas monitoring dan evaluasi berbagai program PC-PEN, dan tindak lanjut rapat pleno lalu, yang telah ditindaklanjuti dengan pengajuan 2 RPerpres, yaitu RPerpres Perubahan Perpres 82/2020 dan RPerpres tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi,” kata Airlangga usai rapat pleno, berdasarkan rilis yang diterima, Ahad (6/9).

Airlangga menjelaskan, langkah dan target pemerintah saat ini adalah menekan tingkat penyebaran Covid-19 di beberapa provinsi yang masih masuk dalam zona merah agar turun menjadi zona kuning, bahkan hijau. Airlangga menjelaskan, strategi Penanganan Covid-19 dengan menyosialisasikan dan mengampanyekan Gerakan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Sementara itu, lanjutnya, dari sisi pemulihan ekonomi nasional, pemerintah akan fokus pada strategi untuk mengurangi risiko kontraksi ekonomi di Q3 dan Q4 Tahun 2020, terutama dengan melakukan optimalisasi atas potensi anggaran yang kemungkinan tidak terserap dengan melakukan re-alokasi ke program-program yang dapat terlaksana dan selesai di tahun 2020.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi program-program PEN berjalan cukup bagus. Dua program yang paling akhir diluncurkan, yaitu Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang diluncurkan 24 Agustus 2020 dan Bantuan Subsidi Gaji/Upah yang diluncurkan 27 Agustus 2020 berjalan sangat baik.

“Program BPUM per hari ini telah disalurkan sebesar Rp13,4 Triliun dengan jumlah penerima sebanyak 5,59 juta Pelaku Usaha Mikro. Kalau dilihat per Provinsi, yang paling banyak adalah di Jawa Barat sebesar 1,14 juta pelaku usaha mikro,” imbuhnya.

Sedangkan untuk program Bantuan Subsidi Gaji/ Upah, pada Batch 1 sudah terealisasi untuk 2,5 juta dan Batch 2 sebanyak 3 juta penerima, dari total penerima yang ditargetkan sebanyak 15,7 juta penerima.

Berdasarkan hasil monitoring atas penyerapan dan realisasi anggaran program PEN, selama 2 bulan ini (Juli dan Agustus) dan sejak dilakukannya monitoring oleh Komite PC-PEN, perkembangannya sangat signifikan. Realisasi pada Semester I (sampai 30 Juni 2020) sebesar Rp 124,62 T, namun selama bulan Juli terjadi realisasi sebesar Rp 23,05 T sehingga posisi 31 Juli 2020 sebesar Rp 147,67 T.

Sedangkan selama bulan Agustus (setelah ada Komite PC-PEN), realisasi bulanan sebesar Rp 63,93 T sehingga per 31 Agustus 2020, total realisasi sudah mencapai Rp211,60 T, sehingga terjadi kenaikan realisasi sebesar 30,9 persen (monthly growth).

“Monitoring dan evaluasi yang dilakukan Komite PC-PEN sangat efektif, sehingga realisasi program dan anggaran menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan, terutama selama bulan Agustus ini yang dalam sebulan bisa mendorong realisasi sebesar Rp 63,93 triliun. Kalau melihat tren kemajuan program dan realisasi anggaran di bulan Agustus ini, kita cukup optimistis untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 2020 masih bisa positif,” terang Menko Airlangga lebih lanjut.

Untuk mendorong percepatan realisasi Program dan Anggaran, baik di Kementerian/Lembaga (K/L), Program PEN, maupun yang ada di Daerah (Pemda), diusulkan beberapa inisiatif program, baik yang sifatnya program baru maupun yang optimalisasi program existing yang sudah ada di pipeline. Beberapa usulan inisiatif program antara lain terkait dengan Penanganan Kesehatan, yaitu pengembangan/upgrade Fasilitas Kesehatan (Puskesmas, RSUD) dan pemberian DID (Dana Insentif Daerah) untuk daerah yang berhasil dalam penanganan Covid-19 (menjadi Zona Kuning/ Hijau), serta  peningkatan PCR untuk memenuhi target WHO (orang per hari).

Selain itu juga usulan untuk penambahan nilai beberapa program Perlindungan Sosial dan perluasan penerima manfaat program tersebut. Diusulkan juga untuk mendorong percepatan program Padat Karya, terutama yang ada di Kementerian PUPR. Untuk lebih mendorong kontribusi PDB di daerah, dikembangkan program berbasis spasial, dengan menyiapkan beberapa program pengembangan sektor unggulan di 10 Propinsi yang mempunyai kontribusi PDB terbesar.

“Melalui berbagai upaya cepat dan langkah taktis yang dilakukan Komite, dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan sekaligus menangani pandemi Covid-19, diharapkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, dan penyebaran Covid-19 dapat dikendalikan,” kata Airlangga.