Surabaya Ditarget Miliki Ekosistem Bisnis Berstandar Dunia
Ekosistem bisnis di Surabaya ditargetkan berkelas dunia.
REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA –- Bakal calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggelar pertemuan dengan para pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur. Di antara yang hadir adalah Ketua Apindo Jawa Timur, Arief Harsono, Alim Markus, Ketua REI Totok Lusida, dan lain sebagainya.
Eri menyampaikan komitmennya untuk mempertahankan Surabaya sebagai kota yang ramah bagi dunia usaha. ”Apalagi dalam konteks menghadapi dampak pandemi Covid-19, butuh sinergi pemerintah dan dunia usaha, sehingga kita bisa buka kembali lapangan kerja untuk rakyat,” ujar Eri melalui siaran persnya, Jumat (11/9).
Eri juga menyampaikan gagasan untuk menjadikan Surabaya sebagai kota dengan ekosistem bisnis berstandar dunia. Mulai dari SDM, infrastruktur, sistem perizinan, kesiapan tenaga kerja, dukungan pemerintah, dan sebagainya.
”A world-class business environment, itulah Surabaya ke depan. Ekosistem bisnis di Surabaya harus kelas dunia. Apa saja itu ekosistem bisnis? Mulai dari SDM, infrastruktur, sistem perizinannya, kesiapan tenaga kerja, dukungan pemerintah, dan sebagainya. Semuanya harus berkelas dunia. Kemudahan berbisnis di Surabaya terus kita tingkatkan,” kata Eri.
Eri pun menyampaikan terima kasih kepada para pelaku usaha yang telah menggerakkan ekonomi rakyat Kota Pahlawan. Berkat investasi kalangan dunia usaha, lapangan kerja pun terbuka. Sehingga butuh sinergi pemerintah dan dunia usaha agar daerah terus maju progresif.
”APBD Surabaya ini sekitar Rp10 triliun. Tapi PDRB Surabaya Rp 580 triliun. Artinya, ekonomi di masyarakat yang di dalamnya ada peran pengusaha jauh lebih besar dibanding kemampuan fiskal pemerintah. Artinya pula, ekonomi rakyat akan jeblok jika dunia usaha juga jeblok. Inilah pentingnya membangun sinergi pemerintah dan dunia usaha, agar ekonomi rakyat terangkat,” ujarnya.
Eri menyampaikan, ada dua paradigma pemerintah dalam memandang dunia usaha. Pertama, paradigma direct income, yaitu dunia usaha hanya dipandang sebagai kontributor PAD. Kedua, paradigma indirect income, yaitu memandang dunia usaha sebagai penggerak perekonomian yang bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat.
”Saya memilih tidak memandang setiap aktivitas dunia usaha sebagai unit penerimaan yang harus memberi PAD ke pemerintah. Tapi kita tekankan bahwa aktivitas dunia usaha memberi indirect income, yaitu rakyatnya sejahtera, pendapatan warga melonjak, lapangan kerja terbuka, rakyat bahagia,” kata Eri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika