Covid-19 Hantui Pilkada Serentak 2020

Perlu sanksi tegas calon kepala dan pendukungnya yang melanggar protokol kesehatan.

Pixabay
Ilustrasi Covid-19
Red: Karta Raharja Ucu

REPUBLIKA.CO.ID, Perlu Sanksi Tegas

Pemilihan kepala daerah serentak 2020 nekat akan dilaksanakan, walaupun kasus Covid-19 masih melonjak. Alasan presiden tetap melaksanakan pilkada serentak karena tidak ada yang tahu kapan wabah akan berakhir.

Karena itu, proses pilkada akan dilaksanakan dengan cara mematuhi protokol kesehatan, yakni memakai masker, cuci tangan, dan berjaga jarak.

Namun, melihat fakta di lapangan, banyak bakal calon kepala daerah melakukan arak-arakan atau deklarasi dihadiri ribuan masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan. Sehingga, hal ini jelas bisa memicu klaster kedua Covid-19.

Karena itu, negara harus tetap memberikan edukasi kepada bakal calon kepala daerah dan masyarakat jika wabah korona ini masih ada di sekitar kita, bahkan kasusnya makin mengganas. Perlu sanksi tegas bagi kepala daerah yang melanggar aturan pilkada. Sehingga, pilkada tidak menjadi klaster kedua bagi masyarakat nantinya.

PENGIRIM: Siti Komariah, Konda, Sulawesi Tenggara


BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Disclaimer: Retizen bermakna Republika Netizen. Retizen adalah wadah bagi pembaca Republika.co.id untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal. Republika melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda baik dalam dalam bentuk video, tulisan, maupun foto. Video, tulisan, dan foto yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim. Silakan kirimkan video, tulisan dan foto ke retizen@rol.republika.co.id.
Berita Terpopuler