REPUBLIKA.CO.ID, PUTRAJAYA -- Menteri Agama Malaysia Datuk Seri Zulkifli Mohamad Al-Bakri mengatakan Malaysia akan mendapatkan informasi resmi terkait izin umroh dari pemerintah Arab Saudi. 

“Keputusan apa pun yang berkaitan dengan izin umroh harus didiskusikan terlebih dahulu dengan pemerintah Arab Saudi,” ujarnya dilansir di Bernama, Rabu (23/9).

Pernyataan tersebut ia sampaikan menanggapi laporan yang mengklaim pemerintah Arab Saudi membuka kembali pintunya secara bertahap untuk ziarah umroh mulai 4 Oktober tahun ini. Umroh kembali dilanjutkan setelah Saudi menutup sementara selama tujuh bulan karena pandemi Covid-19.

Sebuah media internasional Saudi sebelumnya memberitakan, sekitar 6.000 penduduk di Arab Saudi akan diizinkan menunaikan umroh mulai 4 Oktober. Sementara umat Muslim dari negara lain akan diizinkan melaksanakan umroh mulai 1 November dengan kapasitas meningkat 20 ribu orang setiap hari.

Zulkifli mengatakan dia akan berdiskusi dengan Dewan Keamanan Nasional (MKN) dan Kementerian Kesehatan (Depkes) tentang prosedur operasi standar (SOP) yang diperlukan. SOP ini harus dilaksanakan jika warga Malaysia diizinkan melakukan umroh.

Di awal pidatonya, Zulkifli juga mengatakan pemerintah mengakui peran dan kontribusi lembaga-lembaga yang menangani umroh bagi Malaysia. Melalui tata kelola yang sangat baik, Malaysia menjadi model bagi negara-negara Islam lainnya di dunia.

https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1882439