Resesi Mengadang, Ekonomi RI Masih Bisa Tumbuh 0,6 Persen
Salah satu daya dorong pertumbuhan ekonomi adalah belanja pemerintah.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menunjukkan optimismenya bahwa kinerja ekonomi nasional sepanjang 2020 masih sanggup tumbuh positif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memproyeksikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini berpeluang tumbuh di rentang minus 1,7 persen sampai plus 0,6 persen.
Angka tersebut didorong oleh pertumbuhan PDB pada kuartal III 2020 yang diprediksi minus, di rentang -3 persen sampai -1 persen. "Tentunya kami sampaikan pemerintah punya outlook di akhir tahun ini -1,7 sampai +0,6 persen. Pemerintah akan terus mengupayakan bahwa di akhir tahun kita masuk di jalur netral atau positif," ujar Airlangga dalam keterangan pers di kawasan wisata Lagoi, Bintan, Kepulauan Riau, Jumat (25/9).
Kendati outlook akhir 2020 masih berpeluang tumbuh minus, Airlangga mematok prediksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2021 mendatang berada di rentang 4,5 persen sampai 5,5 persen.
Salah satu daya dorong pertumbuhan ekonomi, baik untuk sisa waktu tahun 2020 atau 2021 mendatang, adalah belanja pemerintah. Belanja pemerintah menyumbang porsi cukup besar, setelah konsumsi rumah tangga yang biasanya berkontribusi terbesar justru anjlok akibat pandemi tahun ini.
Airlangga mengungkapkan, realisasi serapan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) sampai akhir September ini telah mencapai Rp 254 triliun atau 36,5 persen dari total alokasi Rp 695 triliun. Ia yakin, seluruh anggaran yang disiapkan bisa sepenuhnya tersalurkan pada akhir tahun ini.
Pemerintah juga mulai mempromosikan destinasi wisata, terutama di daerah zona hijau atau tingkat risiko penularan Covid-19 rendah. Sektor pariwisata menjadi salah satu industri yang paling terpukul akibat pandemi Covid-19. Penerimaan devisa sektor pariwisata diprediksi anjlok sampai 90 persen.
"Nah karena itu sektor ini perlu terus didorong dan pemerintah berkomitmen mendorong sektor-sektor yang terkontraksi. Dan tentunya didorong dengan adanya road map atau master pelayanan imunisasi massal yang disiapkan Menkes," ujar Airlangga.