REPUBLIKA.CO.ID, TEPI BARAT -- Arab Saudi menyumbangkan dana sebesar 25 juta dolar AS atau Rp368 miliar (dengan kurs Rp14.754 per dolar AS) untuk badan PBB yang fokus menangani kehidupan pengungsi Palestina (UNRWA). Dana tersebut disalurkan melalui kedutaan besar Saudi di Yordania.

Bantuan tersebut merupakan bagian dari janji dan komitmen Saudi untuk membantu UNRWA mempertahankan layanan penting bagi 5,6 juta pengungsi Palestina yang tersebar di Tepi Barat, Jalur Gaza serta beberapa negara Arab. Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini mengucapkan terima kasih kepada Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud dan putra mahkota Pangeran Mohammed bin Salman atas bantuan tersebut.

"Pada saat terjadi gejolak politik regional, pandemi, serta krisis ekonomi dan keuangan, pengungsi Palestina akan tahu bahwa hak dan kesejahteraan mereka tidak dipertanyakan dan bahwa Arab Saudi mendukung mereka," kata Lazzarini dikutip laman kantor berita Palestina WAFA pada Senin (5/10).

Lazzarini sempat melakukan kunjungan ke Saudi pekan lalu. Dia bertemu sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Luar Negeri Adel Al Jubair. Pada kesempatan itu ia membahas  bagaimana akses ke layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan memberikan rasa normalitas bagi pengungsi Palestina meski ada gejolak di sekitar mereka.“Normalitas seperti itu adalah kunci bagi perasaan stabilitas mereka di kawasan yang sangat bergejolak,” ujarnya.

Pada Juli lalu, Lazzarini mengatakan UNRWA tengah menghadapi kesenjangan pendanaan sebesar 335 juta dolar AS. Hal itu membuatnya ragu bahwa badan yang dipimpinnya mampu meneruskan layanan hingga akhir tahun.

Lazzarini mengatakan, selama lima tahun terakhir, kecuali pada 2018, UNRWA belum memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pengungsi Palestina. Padahal UNRWA telah melakukan efisiensi dan penghematan anggaran. Sejak 2015, UNRWA berhasil menghemat dana sebesar setengah miliar dolar AS atau rata-rata 100 juta dolar per tahun.

Meskipun melakukan penghematan dan efisiensi, UNRWA tetap mempertahankan layanan atau program inti untuk pengungsi Palestina. Hal itu pada akhirnya menimbulkan dampak tersendiri. Menurut Lazzarini, tak mungkin lagi menjalankan organisasi seperti UNRWA yang memiliki hampir 30 ribu staf ketika arus kasnya sangat rendah dan sumber kontribusi tidak jelas. “Tahun demi tahun, bulan demi bulan, UNRWA berada di tepi kehancuran finansial. Ini tak dapat dilanjutkan,” ujarnya.