Legislator PDIP: Hati-hati Gelar Demo di Tengah Pandemi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengingatkan kepada masyarakat yang tetap menggelar aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), untuk mewaspadai penularan Covid-19. Legislator dari Fraksi PDIP itu meminta masyarakat tetap menaati protokol kesehatan.

"Terkait dengan rencana ada demo saya kira saya sekali lagi mewanti-wanti kepada siapapun bahwa saat ini masih lagi dalam proses pengendalian dan masih jauh dari proses menuju kita bisa menang, sambil menunggu penemuan obat maupun vaksin," kata Rahmad kepada Republika.co.id, Senin (12/10).

Politikus PDI Perjuangan itu mempersilakan massa untuk menyampaikan aspirasinya terkait penolakan UU Cipta Kerja. Namun ia mewanti-wanti masyarakat agar tetap menaati protokol kesehatan. 

"Saya khawatir kalau tidak mengindahkan dan sudah saya pastikan pelaksanaan demo itu tidak menggunakan protokol kesehatan, pasti itu," ujarnya.

Rahmad juga meminta masyarakat untuk mempertimbangkan kembali terkait rencana demonstrasi penolakan UU Ciptaker di kondisi saat ini. Selain itu dirinya juga berharap pemerintah daerah bisa menyiasati agar aksi unjuk rasa tersebut nantinya tidak malah memunculkan klaster baru.

"Kalau itu tidak bisa kita kendalikan keniscayaan muncul klaster-klaster baru terhadap proses demo itu untuk penularan Covid-19 saya kira harus hati-hati," ujarnya. 

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dan 10 federasi afiliasi KSBSI menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan Undang-undang Cipta Kerja hari ini, Senin (12/10). Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban mengatakan aksi unjuk rasa akan digelar pukul 10-17 WIB di sekitaran Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jalan Merdeka Barat, Jakarta.

"Hari ini kami aksi menolak omnibus law naker, dan meminta pak Jokowi mengeluarkan Perppu," kata Elly kepada Republika.co.id, Senin (12/10) pagi.

Sementara itu Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif membenarkan bahwa pihaknya bersama dengan tiga ormas lainnya, Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) Ulama, dan Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI akan menggelar aksi tolak Undang-undang Cipta Kerja besok, Selasa (13/10). Aksi akan digelar di depan Istana Negara, Jakarta pukul 13.00 WIB.

Ikuti Whatsapp Channel Republika