Putin Terbuka untuk Aliansi Militer antara Rusia-China
Presiden mengatakan bahwa meskipun aliansi semacam itu tidak sedang dipertimbangkan, tapi juga tidak bisa dikesampingkan - Anadolu Agency
REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada Kamis bahwa dia terbuka untuk gagasan membangun aliansi militer antara Rusia dan China, tetapi tidak untuk saat ini.
Berbicara dalam konferensi video dengan anggota Klub Diskusi Valdai, sebuah wadah pemikir dan forum diskusi yang berbasis di Moskow, Putin mengatakan bahwa meskipun aliansi semacam itu tidak sedang dipertimbangkan, namun juga tidak bisa dikesampingkan.
Dia mengingatkan bahwa Rusia dan China mengadakan latihan militer bersama secara teratur dan telah mencapai kesuksesan besar dalam kerja sama militer, tidak hanya dalam hal penjualan dan pembelian senjata, tetapi juga dalam berbagi teknologi, termasuk di wilayah sensitif.
"Kami selalu berasumsi bahwa hubungan kami telah mencapai tingkat interaksi dan kepercayaan yang pada umumnya kami tidak membutuhkannya, tetapi secara teori, sangat mungkin membayangkan [aliansi militer] ini.
"Bagaimana itu akan berkembang lebih jauh, kehidupan akan menunjukkan. Kami tidak menetapkan tugas seperti itu untuk diri kami sendiri sekarang, tetapi pada prinsipnya, kami tidak akan mengesampingkannya. Kami akan lihat. Bagaimanapun, kami senang dengan arus keadaan hubungan antara Rusia dan China di daerah ini," kata presiden.
Beralih ke kemungkinan bergabungnya China dalam Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis (START) antara Rusia dan AS, Putin mengatakan Rusia mendukung gagasan itu, tetapi terserah AS, sebagai pemrakarsa gagasan, untuk mengundang China ke negosiasi.
Putin juga mencatat bahwa pakta tersebut menyarankan untuk membekukan pertumbuhan persenjataan nuklir dalam batas-batas yang ditentukan, tetapi saat ini, kemampuan China jauh lebih kecil dari batas tersebut dan hanya bisa membekukan ketidaksetaraan.
Dia juga menekankan bahwa tidak hanya China yang harus menandatangani perjanjian tetapi juga negara nuklir lainnya, termasuk yang tidak memiliki status resmi tenaga nuklir.
Sedangkan untuk Rusia, Moskow tidak memperjuangkan kesempatan untuk memperluas ketentuan perjanjian, tetapi menganggap bahwa mempertahankan setidaknya satu alat kendali senjata adalah hal masuk akal.
Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis pertama, START I yang ditandatangani pada 1991 antara AS dan Uni Soviet mulai berlaku pada 1994.
Perjanjian New START, yang ditandatangani pada 2010 oleh mantan Presiden AS Barack Obama dan Presiden Rusia Dmitry Medvedev, menetapkan batas tidak lebih dari 1.550 hulu ledak yang dikerahkan dan 700 rudal, termasuk inspeksi untuk memverifikasi kepatuhan terhadap kesepakatan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika