Hasto: Indonesia Mampu Wujudkan Negara Berdikari

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasto Kristiyanto menjadi keynote speech dalam kapasitasnya sebagai Ahli dan Praktisi Politik Industri sekaligus Mahasiswa Doktoral Universitas Pertahanan (Unhan) dalam Webinar Persatuan Insinyur Indonesia (PII) bertajuk 'Politik Industri: Kebijakan Strategis Menjadi Negara Berdikari.'

Dalam paparannya, Hasto mengatakan, politik industri di Indonesia harus tetap berpedoman pada garis Pancasila. Hal itu menurut Hasto penting, agar kebijakan industri senafas dengan tujuan dan cita-cita Indonesia bernegara.

Hasto meyakini Indonesia memiliki kemampuan itu, Hasto mengulas bagaimana Bung Karno mampu membawa Indonesia sebagai pemimpin bagi negara Asia dan Afrika. Bahkan, Bapak Bangsa itu pernah mengancam akan mendatangkan insinyur asing jika tak ada insinyur Indonesia mampu membuat gedung yang khas nusantara, seperti gedung DPR dan jembatan Semanggi.

Nyatanya, kata Hasto, para insinyur Indonesia terpacu dan menghasilkan karya anak bangsa.

"Dan inilah yang menjadi sebuah dasar bagi kita semuanya, bahwa di dalam membawa kemajuan politik industri berdikari, kuncinya adalah pada semangat terdahulu," kata Hasto, dalam keterangan persnya, Selasa (27/10).

Jejak sejarah yang sudah dilakukan para pendiri bangsa menurut Hasto bukti adanya semangat membangun politik industri berdikari. Hal itu menurut Hasto bisa dilihat dari bagaimana Indonesia memiliki jalur rempah, lalu militernya yang terkuat di Asia Tenggara.

"Dengan modal yang begitu banyak dimiliki Indonesia, maka perlu ada yang diperkuat. Yang perlu diperkuat adalah seluruh fundamen dari konsepsi semua tersebut. Sebuah fundamen dari politik industri berdikari yang harus dijalankan untuk memenuhi tujuan bernegara kita," jelas Hasto.

Lebih lanjut, Hasto menekankan, dalam konteks kekinian, politik industri berdikari penting dengan penguasan iptek. Tanpa itu menurutnya, Indonesia tidak akan bisa melakukan sebuah loncatan besar.

"Percepatan teknologi. Ini tugas bersama. Perlu sosialisasi agar bisa mewujudkan industri berdikari seperti negara lain. Bagi PII ini juga tantangan untuk meningkatkan sumber daya manusia," tutur Hasto.

Dalam kesempatan itu, Hasto juga menjabarkan sejumlah rekomendasi untuk kebijakan strategis menjadi negara industri yang berdikari. Pertama, harus ada road map penguasaan ilmu-ilmu dasar (matematika, fisika, kimia, biologi)

Kedua, supremasi riset dan inovasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, APBN khusus dari riset harus ditingkatkan supaya terjadi perubahan secara revolusioner, terutama bagi investasi manusia inovatif yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah atas industri yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak serta keempat, pengembangan sistem kebudayaan yang respek terhadap budaya riset dan inovasi.

"Karena itulah rekomendasi kami karena ilmu pengetahuan diabdikan untuk kepentingan amal dan kemanusiaan kata Bung Karno tahun 1946," tegas Hasto.

Sementara itu, Ketua Umum PII Heru Dewanto berpandangan, pandemi COVID-19 telah mengubah banyak aspek kehidupan. Sehingga, perlu menjadk refleksi, reimajinasi dan redesign terhadap sejumlah aspek kehidupan.

"Jadi, perlu Redesign Indonesia. Redesign intinya bagi kita ikuti roadmap transformasi digital. Percepatan inovasi revolusi industri ke-4. Perubahan rantai pasok. Penguatan industri manufaktur. Pengembangan industri sesuai dengan DNA Indonesia," kata Heru.

"Transformasi digital sebelumnya berjalan lambat dan tidak menyeluruh. Tanpa transformasi digital kita akan tertinggal dari negara lain," imbuh dia.

Selain itu, PII juga merekomendasi membangun jaringan internet mandiri. Sebab, dibeberkan dia, saat ini Indonesia masih pakai jaringan intranet Amerika Serikat. Sehingga perlu membuat jaringan internet mandiri karya anak bangsa.

"Jadi kita tergantung ke pihak lain. Ini bisa dilakukan hingga 2024. Implementasi rantai pasok dari global jadi lokal dan regional," sebut Heru.

Terkait pangan, Heru mengungkapkan, dengan pengembangan lumbung pangan (food estate) yang juga merupakan usul PII diharapkan bisa diterapkan di seluruh provinsi di Indonesia.

"Langkah ini akan membangun kebangkitan industri pangan," tandas Heru.

Ikuti Whatsapp Channel Republika