Konsolidasi Caketum PPP Pakai Jet Pribadi, Suharso Disorot
'Ketua umum PPP sewa pesawat ke Medan dan Aceh urusan partai, dari mana uangnya?'
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjelang Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP), suasana internal PPP semakin memanas. Terakhir, manuver calon pejawat, Suharso Monoarfa, melakukan roadshow ke daerah-daerah.
Namun, lawatan Plt ketum PPP itu mengunjungi Sumatera Utara dan Nangroe Aceh Darussalam menggunakan private jet disoal. Politikus PPP, Nizar Dahlan, membenarkan informasi tersebut dapat.
Foto Suharso dan DPP turun dari pesawat pribadi sendiri itu beredar di grup whatsapp. Di dalam foto itu, Suharso Monoarfa dan Sekjen PPP Arsul Sani sedang disambut oleh pengurus PPP daerah dan diberikan slempang hijau.
"Ini ketua umum PPP menyewa pesawat ke Medan dan Aceh urusan partai, dari mana uangnya. Harus dijelaskan," ujar Nizar yang juga disebut menjabat sebagai Anggota Majelis Pakar PPP dalam keterangannya, Kamis (29/10).
Ia pun mempertanyakan apakah memakai uang partai, dana kementerian atau dana pribadi. Kader dan umat harus mengetahui dengan jelas dana apa yang dipakai untuk menyewa pesawat pribadi. Menurut Nizar, menyewa pesawat pribadi membutuhkan biaya yang tak sedikit.
"Sementara rakyat lagi menjerit dalam kemiskinan dan kelaparan. Plt ketum malah pakai jet pribadi untuk konsolidasi," ujarnya.
Nizar menilai tindakan Suharso adalah tindakan yang tak patut menjelang kontestasi.
Terpisah, Ketua Organizing Committee Muktamar PPP Amir Uskara mengatakan dirinya tidak tahu dana dari mana yang digunakan Suharso menyewat jet private tersebut. Sebab, kata dia, dirinya hanya mengurus persiapan Muktamar partai berlambang kakbah tersebut.
"Kalau saya cuma mempersiapkan dari sisi ke panitiaan. Kalau persoalan calon masing-masing itu saya kira itu di luar domain saya untuk mengomentari," kata Amir saat dihubungi wartawan, Kamis (29/10/2020).
Kendati demikian, Amir yakin Suharso tidak menggunakan dana partai karena dana partai dipegang oleh Bandara Umum PPP. "Tapi yang pasti saya kira kalau dana DPP (PPP) masih dikendalikan oleh bendahara. Jadi kalau dari DPP saya kira tidak mungkin, kalau yang lain-lain saya kira tidak tahu dari mana (duitnya)," kata dia.
Amir juga berharap Muktamar yang akan berlangsung di Makasar, 19 Desember 2020 mendatang, menghasilkan Ketua Umum yang dapat mengembalikan kejayaan PPP pada Pemilu 2024 yang akan datang.
"Mudah-mudahan bisa menghasilan Ketum yang bisa mengangkat kembali citra dan martabat PPP untuk kembali jadi pemenang dalam pemilu 2024. Pasti tujuannya kita ke sana," ujarnya menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika