Serapan Dana PEN Rendah,Kemenkeu Genjot Pembiayaan Korporasi
Anggaran PEN yang sudah cair per 26 Oktober 2020 mencapai 52 persen dari pagu.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan, pencairan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akan terus diakselerasi pada sisa dua bulan terakhir tahun 2020. Khususnya dari sisi pembiayaan korporasi dan dukungan kepada pemerintah daerah.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menyebutkan, anggaran PEN yang sudah cair sampai dengan Senin (26/10) mencapai Rp 361,5 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 52 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan pemerintah, Rp 695,2 triliun.
Meski masih sedikit di atas 50 persen, Febrio menilai, penyerapan PEN sudah menunjukkan akselerasi yang baik dalam beberapa bulan terakhir. “Ini akan terus terserap menuju ke 100 persen sampai akhir tahun. Dua bulan terakhir akan banyak program yang dipercepat,” ujarnya dalam Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) 2020 secara virtual, Rabu (4/11).
Dalam catatan Febrio, tren penyerapan PEN sepanjang Juli sampai Oktober mencapai 35,8 persen tiap bulan. Hanya saja, realisasi pada bulan lalu sedikit melandai, yakni di level 13 persen, karena ada beberapa program yang sudah terserap hampir 100 persen. Di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras dan kartu prakerja.
Febrio berharap, penyerapan pada bulan depan dapat kembali tumbuh hingga mencapai level 100 persen di akhir tahun. Harapan ini seiring dnegan penyaluran beberapa program yang baru akan dilaksanakan pada November, seperti subsidi bantuan gaji termin kedua.
Selain itu, Febrio menambahkan, pemerintah juga mempercepat realisasi PEN dari pos pembiayaan korporasi dan sektoral K/L dan pemerintah daerah. Misalnya pinjaman ke daerah, Penyertaan Modal Negara (PMN) ke BUMN dan pinjaman ke BUMN. "Ini akan cukup akseleratif di dalam sisa dua bulan dari tahun 2020," tuturnya.
Pembiayaan korporasi merupakan pos PEN dengan realisasi terendah, yaitu hampir mendekati nol dari pagu Rp 53,57 triliun. Sementara itu, sektoral K/L dan pemerintah daerah juga baru dicairkan sebesar Rp 28,61 triliun atau 26,9 persen dari pagu Rp 106,11 triliun.
Pemerintah berkomitmen akan terus melakukan monitoring dan evaluasi (monev) program PEN secara berkala. "Baik di tingkat kabinet, komite percepatan maupun internal Kemenkeu," ucap Febrio.
Febrio mengakui, realisasi PEN masih menghadapi tantangan seperti data. Beberapa program eksisting seperti PKH dan Kartu Sembako sudah mengalami percepatan realisasi karena didukung data memadai dan mekanisme penyampaian yang cukup siap.
Di sisi lain, beberapa program baru masih terhambat realisasinya karena belum ada data yang mencukupi dengan mekanisme penyaluran berbeda.
Regulasi juga disebutkan Febrio sebagai tantangan realisasi program. "Untuk itu, proses monev dilakukan rutin untuk melihat semua potensi hambatan baik secara regulasi dan birokrasi dapat diselesaikan cepat dan tepat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika