OJK Perkuat Pengawasan Jasa Keuangan di Daerah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan dan menggerakan perekonomian di daerah. Salah satunya meresmikan kantor OJK di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, peran kantor OJK di daerah menjadi pusat literasi dan inklusi keuangan. Sehingga masyarakat bisa semakin mudah mendapatkan akses keuangan yang murah dan menguntungkan. 

"Semoga kantor OJK memberikan manfaat lebih besar lagi untuk masyarakat NTB. Kantor ini harus menjadi pusat sinergi OJK, pemda, industri jasa keuangan dan masyarakat untuk bersama membangun NTB," ujar Wimboh dalam keterangan resmi, Senin (9/11).

Wimboh berharap kantor OJK bisa melindungi masyarakat dari berbagai produk investasi dan keuangan ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat. Selain itu, menurut Wimboh, bank wakaf mikro (BWM) bisa menjadi contoh upaya meningkatkan pembiayaan bagi usaha mikro. 

"Karena BWM sangat mudah dan murah, serta bisa dikembangkan di berbagai daerah termasuk NTB yang baru memiliki satu BWM," ucapnya.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah menambahkan, keberadaan kantor OJK bisa meningkatkan kontribusi OJK dalam membangun perekonomian NTB, termasuk dengan meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. 

Literasi keuangan menjadi tantangan karena banyak masyarakat NTB masih buta keuangan. "Kehadiran OJK diharapkan bisa meningkatkan kontribusinya bagi NTB," kata Zulkieflimansyah.

Kehadiran Kantor OJK NTB diharapkan Anggota Komisi XI DPR Wartiah bisa meningkatkan kinerja OJK dalam membangun ekonomi daerah, seperti dengan menambah jumlah BWM yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika