Austria akan Buat Aturan Antiterorisme

REPUBLIKA.CO.ID, WINA -- Pemerintah Austria mengumumkan serangkaian kebijakan anti terorisme pasca serangan mematikan terjadi di ibukota Wina pada pekan lalu. Kebijakan itu mencakup penjagaan individu yang dihukum dibalik jeruji besi seumur hidup karena pelanggaran terkait aksi teror. Serta pengawasan elektronik pada orang-orang yang pernah dihukum karena pelanggaran terkait aksi teror pasca dibebaskan dan mengkriminalisasi tindakan yang bermotif agama dan ekstrim secara politik.

Kanselir Austria, Sebastian Kurz mengatakan bahwa pemerintah Austria juga berencana menyederhanakan proses penutupan asosiasi atau masjid yang dianggap berperan dalam radikalisasi serta memungkinkan publik untuk melaporkan potensi aktivitas kekerasan melalui platform online. Bahkan Austria juga akan mendaftar imam Masjid.

"Dalam perang melawan politik Islam- dasar ideologis di baliknya - kami akan membuat tindak pidana yang disebut Islam politik agar dapat bergerak melawan mereka yang bukan teroris, namun sedang mempersiapkan landasannya untuk itu," kata Kurz seperti dilansir 5Pillars.uk pada Jumat (13/11).

Sejumlah langkah yang rencananya akan diajukan ke Parlemen pada Desember mendatang untuk pemungutan suara juga akan menyerukan upaya penahanan preventif bagi orang-orang yang dihukum karena pelanggaran teror.

Kurz mengatakan bahkan jika pelaku teror telah menjalani hukuman untuk kejahatannya namun belum terlihat mengalami deradikalisasi ada paham-paham radikal maka pemerintah Austria berencana mengurung terus orang semacam itu untuk melindungi publik.Dalam beberapa kasus jelas Kurz, orang yang baru saja dibebaskan akan dipantau dengan gelang kaki elektronik.

Diketahui pada 2 November seseorang melakukan penyerangan yang menewaskan empat orang di Wina tengah sebelum akhirnya pelaku ditembak mati oleh polisi. Dua puluh orang termasuk seorang petugas polisi terluka dalam peristiwa itu.

Pihak berwenang di Austria telah mengidentifikasi tersangka bernama Kujtim Fejzulai berusia 20 tahun. Pelaku berkewarganegaraan ganda yaitu Austria dan Makedonia Utara yang memiliki keyakinan sebelumnya karena mencoba bergabung dengan ISIS di Suriah dan telah dibebaskan lebih awal pada Desember.

Penyelidikan telah dilakukan untuk mengetahui mengapa Austria tidak mengamati Fejzulai, meskipun diberi tahu oleh pihak berwenang Slovakia bahwa ia telah mencoba membeli amunisi di sebuah toko di Bratislava pada bulan Juli.

Pada Senin, hampir seribu polisi dan petugas dinas intelijen menggerebek rumah, bisnis dan asosiasi yang diduga terkait dengan Ikhwanul Muslimin dan Hamas, mereka menyita jutaan euro dalam bentuk tunai di empat provinsi. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika