IHRAM.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Perwakilan Ombudsman DKI Jakarta Teguh Nugroho mengatakan pemerintah pusat maupun daerah kelihatan tidak sigap dan fokus untuk mencegah kerumunan massa Habib  Rizieq Shihab (HRS). Harusnya pemerintah dari awal sudah siap dengan kedatangan HRS. Sehingga tidak ada kerumunan di manapun di tengah pandemi  Covid-19 seperti ini.

"Dari awal pemerintah memang tidak fokus untuk mengatasi kerumunan HRS. Harusnya ini bisa dilakukan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum (Menkopolhukam) terkait keamanan dan ketua gugus tugas nasional untuk protokol kesehatan Covid-19," katanya saat dihubungi Republika, Selasa (17/11).

Kemudian, ia menjelaskan kerumunan ini terjadi tiga kali pertama di Bandara Soekarno Hatta, Banten, DKI Jakarta dan Bogor. Untuk di bandara sejak keberangkatan HRS dari Arab Saudi sampai ke Bandara Soetta itu kewenangan pusat karena terkait dengan data intelijen.

"Terdapat hubungan internasional dan yang lainnya. Sebenarnya disana sudah bisa dilakukan deteksi dan manajemen resiko. Kalau HRS berangkat pada tanggal sekian. Potensi kerumunan massa sekian, risikonya seperti apa. Disitu pusat gagap. Dan akhirnya ribuan orang ke bandara tanpa protokol kesehatan," kata dia.

Menurutnya, pemerintah pusat terlalu sibuk berpolemik soal apakah HRS di deportasi atau pulang sendiri daripada mempersiapkan manajemen resiko kedatangan yang bersangkutan. Lalu, untuk wilayah yang ada di DKI Jakarta yaitu Petamburan dan Tebet. Hal tersebut jelas kewenangan Pemprov DKI Jakarta.

"Pemprov dan Forkompimda DKI telat melakukan antisipasi. Dua pejabatnya malah menghadiri acara maulid yang melibatkan ribuan massa dan atau berkunjung ke rumah yang bersangkutan," kata dia.

Kemudian, kasus yang ada di Bogor itu kelihatan sekali koordinasi pusat dan daerah sangat lemah. Bagaimana data intelijen pusat sejak dari bandara, DKI Jakarta juga diterima sama oleh pihak Bogor serta Polda Jawa Barat.

"Disitulah peran pusat untuk mengatur koordinasi penanganan yang sudah lintas wilayah. Dan itu dimungkinkan di level provinsi karena Gubernur merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah. Saya salahkan pemerintah pusat maupun daerah yang tidak bisa menangani hal ini," kata dia.

Sebelumnya diketahui, Kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Rizieq Shihab, telah diikuti oleh sejumlah perkumpulan massa dalam jumlah signifikan. Bayangan akan kemungkinan terjadinya klaster Covid-19 dari berkumpulnya massa pun melintas.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, meminta otoritas kesehatan untuk memantau kesehatan Rizieq. Alasannya, Rizieq tidak melakukan isolasi mandiri dan justru menerima kunjungan banyak tokoh.

“Ya, kalau begitu ada kepulangan begitu dari luar ya mungkin otoritas kesehatan bisa melakukan pemantauan. Itu saja saya pikir,” ujar Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (13/11).