IHRAM.CO.ID, JAKARTA – Kelompok Muslim AS telah menyerukan agar kongres melakukan penyelidikan lebih jauh terkait klaim militer AS yang telah membeli informasi pengguna dari aplikasi Islami. Ini berpotensi dapat menggunakan data untuk melacak pergerakan Muslim di seluruh dunia.

Dewan Hubungan Amerika Islam (CAIR) menuntut penyelidikan sehari setelah laporan yang diterbitkan oleh Vice pada 16 November. Menurut laporan Vice, data pribadi diambil dari aplikasi Muslim popular dan dijual ke militer dan klien termasuk kontraktor pertahanan yang berhubungan dekat dengan angkatan bersenjata AS.

Data tersebut memungkinkan militer untuk mengidentifikasi lokasi geografis dan pergerakan pengguna aplikasi. CAIR menyebutnya sebagai pengawasan pemerintah tanpa jaminan terhadap Muslim Amerika.

"Ketika kami tahu, kami segera meminta penyelidikan kongres untuk menyelidiki lebih dalam dan untuk memastikan lembaga pemerintah atau yang lain tidak menyalahgunakan data atau memiliki akses ilegal," kata Kepala Eksekutif CAIR, Nihad Awad kepada Salaam Gateway.

CAIR meminta kongres untuk mulai penyelidikan publik terkait penggunaan data pribadi pemerintah yang menargetkan komunitas Muslim, baik di AS maupun di luar negeri. Di antara aplikasi yang disebutkan dalam laporan Vice adalah platform doa Muslim Pro yang berbasis di Singapura dengan perkiraan 98 juta pengguna di seluruh dunia dan aplikasi kencan Muslim Mingle.

Keduanya dikatakan telah menjual data lokasi penggunanya ke broker pihak ketiga X-Mode, yang telah mencantumkan Sierra Nevada Corporation dan Systems & Technology Research sebagai mitra tepercaya di situsnya.

Sampai saat ini pihak X-Mode belum menjawab permintaan komentar dari Salaam Gateway. Sebelum topik ini meluas, Salaam Gateway mendapat sebuah pernyataan pada Selasa (16/11) lalu. Pendiri dan Mantan Kepala Eksekutif Bitsmedia dan Pengembang Muslim Pro, Erwan Macé mengatakan perusahaan akan segera memutuskan hubungan dengan X-Mode dan mitra lain. Dia menyebut hubungan dengan data broker telah berlangsung empat pekan.

“Sejak kami mengetahui situasinya, kami telah meluncurkan penyelidikan internal. Sekarang kami sedang meninjau kebijakan tata kelola data untuk memastikan bahwa semua data pengguna ditangani sesuai dengan semua persyaratan yang ada,” kata Mace.

Sementara itu, CAIR telah mendesak umat Islam untuk berhenti menggunakan Muslim Pro dan aplikasi lain yang ditargetkan. Militer yang memiliki akses ke database Muslim menjadi perhatian utama. CAIR menekan ingin adanya kepastian dari Kongres tentang hubungan agama dengan masalah keamanan nasional akan berakhir.

Dia yakin pemerintah berusaha meyakinkan orang-orang di tingkat domestik bahwa mereka tidak melanggar privasi warga atau penduduk AS. Namun, itu tidak sepenuhnya benar.

“Karena kami tahu bahwa lembaga pemerintah termasuk Badan Keamanan Nasional (NSA) telah melanggar hukum dengan memata-matai warga Amerika di dalam dan luar negeri. Serta melanggar hak konstitusional mereka termasuk melalui pengadilan Pengawasan Intelijen Luar Negeri AS (FISA), ” tambah dia.