IHRAM.CO.ID,JAKARTA -- Sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI meminta agar Kementerian Agama (Kemenag) RI terus melobi otoritas Arab Saudi terkait kejelasan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 atau 1442 Hijriah. Permintaan ini disampaikan menyusul penjelasan Kemenag dalam rapat bersama DPR yang digelar pada Senin (23/11).

Dalam rapat itu, dijelaskan bahwa otoritas Saudi menyebut mazala mubakiran atau terlalu dini untuk bicara soal kuota dan mekanisme penyelenggaraan haji. Anggota dari Fraksi Gerindra Jefri Romdonny mengatakan Kemenag tak berhenti berkomunikasi dengan jawaban yang diberikan Saudi.

"Saya rasa mungkin komunikasinya harus lebih intens supaya kita mungkin bisa menentukan lebih awal mengenai skenario yang kita gunakan nanti," ujar dia.

John Kennedy Aziz dari Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan bahwa tidak ada yang bisa menebak sampai kapan Covid-19 ini berakhir. Begitipun, kata dia, adanya vaksin yang beredar belum juga memastikan penyeledakan permasalahan Covid-19 ini.

"Tentu dalam konteks ini kita harus berpikir pahit. Tentu yang akan terjadi nanti adalah idem dengan tahun 2020. Saya mau Kemenag dan panja harus betul betul seiring sejalan. Langkah apa yang akan dijalankan pak menteri dan jajaran," ujar dia.

Sementara itu, Anisah Syakur dari Fraksi PKB mengatakan, bahwa adanya vaksin yang tingkat keberhasilannya 94 persen di Saudi bisa menjadi angin segar untuk rencana penyelenggaraan haji RI.

"Kalau memang ada seperti itu kenapa kita tidak melakukan lobi-lobi dengan Saudi bagaimana jamaah yang jumlahnya 221 ribu ini bisa berangkat semua nanti tahun 2021 dengan jaminan adanya vaksin tersebut," kata dia.

"Ini bagaimana apa yang dilakukan Kemenag dalam hal ini untuk melakukan lobi-lobi agar jamaah berangkat. Kalau vaksin ada saya kira bisa dilaksanakan pemberangkatan," ujarnya kembali menambahkan.

Sebagaimana diketahui, Kemenag masih belum mendapatkan kejelasan dari pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan Ibadah Haji pada tahun 2021. Dalam hal ini, Kemenag sudah melakukan pertemuan dengan pemerintah Arab Saudi untuk menanyakan penyelenggaraan Ibadah Haji 2021.

Namun, Pemerintah Arab Saudi masih menganggap mekanisme penyelenggaraan haji tahun 2021 itu terlalu dini. Terlepas dari itu, Kemenag pun menyiapkan tiga skenario atau opsi terkait haji 2021.

Pertama, pemberangkatan kuota penuh dilakukan jika Arab Saudi membuka penyelenggaraan Ibadah Haji dan wabah tertangani. Kedua, jamaah haji diberangkatkan dengan kuota terbatas. Opsi ini diambil jika kuota sudah diperoleh namjn wabah masih berlanjut, amun kebijakan pemerintah Arab Saudi menerapkan protokol kesehatan dengan baik.

Opsi terakhir adalah namaah Batal diberangkatkan apabila kuota tidak dibuka atau pemerintah Saudi hanya membuka haji untuk lingkup terbatas. "Pemerintah sampai saat ini tetap bekerja untuk menyiapkan opsi pertama sembari mengikuti perkembangan untuk melihat opsi mana yang memiliki peluang  tertinggi. Kita semua berharap agar wabah ini berakhir," ujar Menag Fachrul Razi.