Sekjen PBB Kecam Negara Penolak Fakta Covid dan Pedoman WHO

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Kamis (3/12) mengecam negara-negara, yang menolak fakta seputar pandemi virus Corona dan mengabaikan pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Gutteres tak menyebut negara mana dimaksud.

Guterres berpidato di sidang khusus Majelis Umum PBB beranggotakan 193 negara mengenai virus Corona, yang muncul di Kota Wuhan China pada Desember lalu dan menjangkit ke seluruh dunia. Hingga kini hampir 65 juta orang terinfeksi Covid-19 dan hampir 1,5 orang lainnya meninggal.

"Sejak awal, Organisasi Kesehatan Dunia menyajikan informasi faktual dan pedoman ilmiah yang harusnya menjadi acuan dalam penangganan global yang terkoordinasi," kata Guterres.

"Sayangnya, banyak rekomendasi ini tidak diikuti. Dan dalam sejumlah situasi, terdapat penolakan dan pengabaian pedoman. Dan ketika negara-negara menuju arahnya sendiri, virus menuju ke segala penjuru," katanya.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump memangkas dana untuk WHO awal tahun ini dan mengumumkan rencana untuk mundur dari badan yang bermarkas di Jenewa tersebut. Trump menuduh WHO sebagai boneka China. Tuduhan yang ditepis oleh WHO.

Pengunduran diri AS akan berlaku pada Juli 2021, namun Presiden terpilih Joe Biden menyatakan akan membatalkan rencana tersebut. "Dalam krisis global, kita harus memenuhi harapan orang-orang yang kita layani dengan persatuan, solidaritas, dan tindakan global multilateral yang terkoordinasi," kata Guterres, yang mendesak agar vaksin Covid-19 tersedia bagi semua pihak.

Guterres juga meminta supaya negara kaya membantu negara berkembang melawan dan bangkit dari pandemi.

Ketegangan yang bergejolak antara AS dan China mencapai puncaknya saat membahas pandemi di PBB.  "Bukan saatnya untuk menyalahkan orang lain. Kita berkumpul di sini untuk menempa jalan ke depan dan mengakhiri penderitaan orang-orang yang kita layani," kata Presiden Majelis Umum PBB Volkan Bozkir. "PBB harus memimpin ini."

Ikuti Whatsapp Channel Republika