Logistik Pilkada Mulai Masuk ke Kelurahan H-1 Pencoblosan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Pramono Ubaid Thantowi mengatakan, logistik pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2020 telah 100 persen sampai di kabupaten/kota. Sebagian daerah pun sudah mulai mendistribusikan logistik ke kecamatan, sedangkan ke kelurahan dilakukan paling lambat satu hari sebelum pencoblosan pada 9 Desember 2020.

"Biasanya satu hari sebelum hari H baru bergerak ke desa/kelurahan karena untuk menjaga keamanan harus ada ruangan khusus tertutup yang bisa dijaga," ujar Pramono kepada wartawan di kantor KPU RI, Senin (7/12).

Menurut dia, pendistribusian ke kelurahan dalam kurun waktu sehari sebelum pemungutan suara karena memperhitungkan jarak kecamatan ke desa/kelurahan relatif tak jauh. Hal ini juga sebagai upaya agar logistik pilkada aman dan steril tanpa diakses banyak orang.

Sementara pendistribusian logistik ke tempat pemungutan suara (TPS) biasa dilakukan pada malam hari tepat sebelum pencoblosan keesokan paginya. Bahkan tak jarang, beberapa logistik juga dikirimkan dari kelurahan ke TPS pada pagi hari sebelum pemungutan suara dimulai pukul 07.00.

Pramono mengatakan, pengadaan dan distribusi logistik memang mengalami berbagai kendala seperti surat suara maupun kotak suara rusak yang terjadi di sejumlah daerah. Misalnya, kejadian kotak suara basah karena banjir di Cilegon beberapa hari lalu.

Namun, Pramono mengeklaim, kendala tersebut sudah bisa diatasi. Selain logistik pemungutan dan penghitungan suara, pilkada serentak kali ini juga membutuhkan alat pelindung diri (APD) seperti masker, baju hazmat, sarung tangan medis, dan lainnya untuk menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

KPU menyediakan masker sebanyak 20 persen dari jumlah pemilih per TPS, karena pemakaian masker dianggap sudah menjadi kewajiban masyarakat dalam beraktivitas di tengah pandemi Covid-19. Masker ini disediakan mengantisipasi pemilih yang tidak membawa masker ataupun tak sesuai standar.

Pramono mengatakan, KPU sempat mengalami kendala pengadaan sarung tangan karet bagi petugas dan alat termometer tembak yang akan digunakan untuk mengecek suhu tubuh pemilih sebelum masuk TPS. Kekurangan ini terjadi di sekitar 60 ribu TPS dari total TPS di 270 daerah sebanyak 298.938 TPS.

"Jadi seluruh logistik terutama yang terakhir kemarin mengalami kendala soal sarung lateks dan thermo gun itu kemarin sudah sampai di kabupaten/kota. Jadi ada beberapa kendala tapi masih relatif bisa diatasi," kata Pramono.

Ikuti Whatsapp Channel Republika