Wiku: Uji Vaksin Sinovac Diupayakan Selesai Sesuai Target

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah telah menerima kedatangan 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 buatan Sinovac pada Ahad (6/12) malam. Menurut Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, pengujian terhadap vaksin Covid-19 itupun akan segera dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pengujian vaksin merupakan langkah penting sebelum BPOM mengeluarkan rekomendasi Emergency Use Authorization (EUA). “BPOM akan segera melakukan pengujian vaksin Covid-19 yang pada minggu malam masuk ke Tanah Air,” ujar Wiku saat konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (8/12).

Menurutnya, BPOM akan berusaha memastikan agar uji yang dilakukan terhadap vaksin tersebut dapat selesai sesuai standar dan waktu yang direncanakan. Lebih lanjut, Wiku menyampaikan, pemberian vaksin Covid-19 nanti akan diprioritaskan bagi kelompok yang berisiko tinggi tertular.

Di antaranya seperti tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan juga tenaga penunjang yang bekerja di fasilitas layanan kesehatan. Ia juga mengatakan, hingga saat ini belum ada penelitian terkait efektivitas vaksin terhadap penyintas Covid-19.

“Seiring dengan berjalannya waktu, nanti akan ada penelitian-penelitian lain terkait reinfeksi maupun tentang vaksin Covid-19,” ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan POM Penny Lukito mengatakan BPOM tengah melakukan observasi jalannya uji klinis fase 3 terhadap vaksin Covid-19. Observasi yang dilakukan bertujuan untuk memastikan aspek keamanan vaksin, termasuk juga khasiat dan efektivitasnya.

Hal ini disampaikannya saat berbicang dengan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Reisa Broto Asmoro, Senin (7/12) melalui saluran YouTube Sekretariat Presiden.

"Sekarang kita sedang berproses untuk observasi pengamatan untuk melihat aspek keamanannya, terutama khasiat dan efektifitasnya. Nah, itulah kenapa kita akan keluarkan Emergency Use Authorization (EUA). Untuk mendapatkan EUA, efikasi hanya cukup 50 persen, kalau vaksin itu umumnya, biasanya adalah 70 persen," jelas Penny.

Ia menjelaskan, dalam menerbitkan perizinan, BPOM mengikuti standar internasional berdasarkan referensi dari WHO dan merujuk Food and Drug Administration (FDA).

Selain itu, BPOM bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI), PT Bio Farma dan Kementerian Kesehatan telah melakukan inspeksi langsung ke Cina, salah satu negara asal vaksin Covid-19 yang akan digunakan di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memastikan kehalalan vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat.

"Alhamdulillah, kalau di aspek mutu itu sudah memenuhi aspek cara produksi obat yang baik, ya. Tidak ada efek samping yang kritikal. Dari aspek keamanan sudah baik, sekarang aspek efektifitas, dan khasiat yang masih kita tunggu," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika