Anggota DPR Usul Pejabat Jadi yang Pertama Divaksin
Hal itu guna meyakinkan publik karena vaksinasi masih menunggu izin BPOM.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Ansory Siregar mengusulkan para pejabat seperti presiden, wakil presiden, menteri, anggota DPR dan MPR menjadi yang lebih dahulu mendapatkan vaksinasi.
Ansory memperkirakan jumlah pejabat tersebut tak lebih dari 4.000 orang dan termasuk sedikit dibandingkan jumlah vaksin yang sudah datang yang sebanyak 1,2 juta vaksin Covid-19. Hal ini juga menjadi upaya dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi.
Hal ini Ansory sampaikan saat rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (10/).
"Biar tidak ada pertanyaan di tengah-tengah masyarakat, bagaimana kalau pejabat-pejabat yang mulai dulu? " ucap Ansory.
Ansory menilai vaksinasi terhadap pejabat yang lebih dahulu ketimbang masyarakat juga bentuk tanggung jawab dan kepemimpinan dalam mensukseskan program vaksinasi. Terlebih, program vaksinasi masih menunggu persetujuan dari BPOM.
"Kalau ibu (Kepala BPOM) sudah oke, kami tidak ada masalah. Hanya 3.000 atau 4.000 pejabat dari 1,2 juta (vaksin). Tidak ada salahnya kita duluan," kata Ansory.
Ansory berharap usulan ini diteruskan Menkes Terawan kepada Presiden Joko Widodo. Selain para pejabat, Ansory juga mengusulkan tokoh agama dan tokoh masyarakat menjadi prioritas pertama yang mendapat vaksin.
"Ini usul saya saja, mohon disampaikan kalau ada rapat dengan presiden. Pejabat didahulukan agar masyarakat bilang, "Oh iya pemimpin-pemimpin kami tidak ragu lagi, kami ikuti"," kata Ansory menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika