Perludem Minta Pemerintah Terbuka Jika Ada Klaster Pilkada
Keterbukaan dari pemerintah diperlukan agar masyarakat paham bahaya dari Covid-19.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengapresiasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 yang berjalan baik di tengah pandemi Covid-19. Namun, ia meminta pemerintah terbuka jika ada lonjakan kasus usai pelaksanaannya.
"Pemerintah kalau memang kemudian mendapati data ada peningkatan (Covid-19), sikap terbuka itu jauh lebih baik," ujar Titi dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (12/12).
Keterbukaan dari pemerintah diperlukan agar masyarakat paham bahaya dari Covid-19. Apalagi, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tangerang Selatan Bambang Dwitoro meninggal akibat virus tersebut.
"Itu kan menyadarkan kembali walaupun kesadaran itu sudah ada, bahwa kita tidak bisa main-main dengan virus ini," ujar Titi.
Pilkada 2020, kata Titi, dapat menjadi refleksi bagi pemerintah, KPU, dan Bawaslu ke depannya. Bahwa disiplin dan kepatuhan, tak hanya soal protokol kesehatan, diperlukan demi lancarnya pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia.
"Ini yang harapannya juga bisa terus dilanjutkan pembelajaran dari Pilkada sambil kemudian pemerintah juga bersiap dengan mitigasi risiko. Dampak dari pelaksanaan pemilihan yang kita belum tahu nih," ujar Titi.
Kritik pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi, diminta Titi agar menjadi bahan evaluasi pemerintah ke depannya. Bahwa sudah semestinya pelaksanaannya ditunda dan dilaksanakan pada 2021.
Apalagi jika benar ada lonjakan kasus Covid-19 pasca pemungutan suara 9 Desember lalu. "Itu jangan kemudian dianggap sebagai rongrongan terhadap praktik yang berlangsung pada tanggal 9 Desember lalu," ujar Titi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika