Survei KPAI, 78 persen Siswa Setuju Sekolah Tatap Muka
Responden merasa butuh variasi dengan pembelajaran tatap muka.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti melakukan survei singkat persepsi peserta didik tentang rencana membuka pembelajaran tatap muka (PTM) pada Januari 2021. Dari 62.448 responden, mayoritas menyatakan setuju sekolah tatap muka tahun depan.
"Sebanyak 48.817 siswa atau 78,17 persen dari total responden (setuju)," kata Retno, dalam keterangannya, Senin (28/12).
Para responden yang setuju pembelajaran tatap muka pada Januari 2021 umumnya memberikan alasan sudah jenuh pembelajaran jarak jauh (PJJ). Responden merasa butuh variasi dengan pembelajaran tatap muka.
Retno menjelaskan, para responden khususnya mengeluhkan kegiatan praktikum dan materi-materi yang sulit diberikan melalui PJJ. "Hampir 56 persen responden yang setuju PTM menyatakan alasan ini. Terutama kelas 6 SD, kelas 9 SMP, dan siswa kelas 12 SMA/SMK," kata dia lagi.
Sementara itu, para responden yang tidak setuju pembelajaran tatap muka, umumnya khawatir tertular Covid-19. Mayoritas responden yang tidak setuju sekolah dibuka disebabkan oleh kasus Covid-19 di daerahnya masih tergolong tinggi.
Retno menambahkan, ada juga yang meragukan kesiapan sekolahnya dalam menyediakan infrastruktur dan protokol kesehatan. "Yang menyatakan alasan ini mencapai 40 persen," kata Retno.
Responden berasal dari 34 provinsi, dengan mayoritas responden berasal dari pula Jawa. Adapun provinsi dengan peserta tertinggi, yaitu DKI Jakarta sebanyak 28.020 siswa, Jawa Tengah sebanyak 11.557, dan Jawa Barat sebanyak 11.086 siswa.
Responden dari Provinsi Bali sebanyak 8.191 siswa, Jawa Timur sebanyak 1.887 siswa, dan D.I Yogyakarta sebanyak 1278 siswa (2,04%). Kalimantan Tengah juga cukup tinggi dengan jumlah responden mencapai 568 siswa, Sumatera Barat mencapai 480 siswa, Jambi sebanyak 409 siswa, NTB mencapai 249 siswa, Banten mencapai 234 siswa, Bengkulu mencapai 229 siswa. Selebihnya berasal dari provinsi lainnya.