Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim meminta agar pemerintah pusat dan daerah menunda pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang diperbolehkan mulai Januari 2021. Sekolah tatap muka sebaiknya tidak dilakukan di daerah dengan zona merah, oranye, dan kuning. 

"Memang, rencana PTM tidak bisa dipukul rata sama di semua daerah dan zona," kata Satriwan, Selasa (29/12). 

Di zona hijau, dia mengatakan, bisa saja melakukan PTM dengan memenuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Ia menyebut syarat tersebut sebagai 5 Siap, yaitu protokol kesehatan ketat, SOP dinas pendidikan dan sekolah, tes swab bagi warga sekolah, dan izin dari masing-masing orang tua. 

Satriwan mengatakan, jika syarat tersebut tidak bisa dipenuhi maka perpanjangan pembelajaran jarak jauh (PJJ) adalah pilihan terbaik. "Akan terlalu spekulatif dan sangat berbahaya jika Kemendikbud dan pemda memperbolehkan sekolah PTM mulai Januari 2021," kata dia. 

Ia melanjutkan, bagi daerah-daerah tertentu kebijakan PJJ memang bukan pilihan terbaik, apalagi selama 9 bulan siswa tidak mengikuti PJJ dengan optimal. Hasil survei P2G akhir November lalu di 100 kota/kabupaten, terlihat bahwa penyerapan materi pembelajaran siswa hanya 25 persen, khususnya PJJ melalui metode guru kunjung. 

"P2G mendesak agar Kemendikbud dan Kemenag jangan lepas tanggung jawab. Harus benar-benar meng-kroscek pemenuhan 5 Siap dan daftar periksa tiap sekolah di daerah. Kemendikbud jangan hanya pasif menerima atau sekadar mengecek kesiapan sekolah via online, tapi harus agresif proaktif mengecek kesiapan sekolah," ujar Satriwan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika