Pemkot Surabaya Ajukan Dua Juta Dosis Vaksin Covid-19
Pemkot Surabaya masih koordinasi dengan Pemprov Jatim jatah untuk Kota Surabaya
REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Kota Surabaya mengajukan dua juta dosis vaksin Covid-19 kepada pemerintah pusat untuk vaksinasi warga di Ibu Kota Provinsi Jawa Timur. "Permohonan ke pemerintah pusat sebanyak dua juta dosis vaksin Covid-19. Hanya saja sampai saat ini masih menunggu informasi lebih lanjut kapan vaksin itu akan datang," kata Ketua Komisi D Bidang Kesra DPRD Surabaya Khusnul Khotimah di Surabaya, Rabu (6/1).
Menurut dia, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya terkait vaksinasi Covid-19 tersebut. Khusnul mengatakan vaksinasi pertama akan dikhususnya kepada tenaga medis, tenaga garda depan penanganan Covid-19 dan tenaga yang sesuai aturan yang ditentukan.
Selain itu, lanjut dia, rencana pemberian vaksin kepada warga ditentukan di rumah sakit dan Puskesmas melalui sistem informasi agar tidak terjadi penumpukan di satu titik. "Intinya vaksinasi warga telah diatur sebagaimana aturan yang berlaku," ujarnya.
Terkait bantuan tahap satu dari pemerintah pusat berupa 77.760 dosis vaksin Sinovac untuk Provinsi Jawa Timur, Khusnul mengatakan Pemkot Surabaya saat ini masih koordinasi dengan Pemprov Jatim berapa jatah untuk Kota Surabaya. "Kita belum tau Surabaya dapat berapa. Tentunya Pemprov akan membaginya untuk 38 kabupaten/kota di Jatim," katanya.
Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana sebelumnya mengatakan vaksinasi Covid-19 di Surabaya dijadwalkan pada 14 hingga 15 Januari 2021. "Intinya untuk kesiapan vaksin ini akan dimulai serentak secara nasional pada pekan depan. Untuk di Jakarta pada 13 Januari 2021 dan di daerah-daerah diperkirakan pada 14 hingga 15 Januari," kata Whisnu.
Meski demikian, lanjut dia, Kota Surabaya hingga saat ini belum dapat vaksin meski bantuan dari pemerintah pusat sudah dikirim ke Pemerintah Provinsi Jatim.
Terkait hal itu, ia mengaku sudah menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya agar menanyakan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika