Langkah Menkes demi Target Jokowi dan Sumber Anggaran Vaksin

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Sapto Andika Candra, Adinda Pryanka

Demi merealisasikan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku akan berupaya semaksimal mungkin untuk agar program vaksinasi Covid-19 di Indonesia bisa rampung kurang dari satu tahun. Jangka waktu ini lebih cepat ketimbang rencana awal yakni 15 bulan.

"Presiden memberikan tantangan apakah bisa dipercepat sehingga bisa selesai dalam waktu 12 bulan? Kami akan berusaha keras dan kami butuh dukungan dari seluruh teman-teman untuk melakukan hal ini," kata Budi dalam keterangan pers di kantor presiden, Rabu (6/1).

Sejumlah langkah pun disiapkan agar vaksinasi bisa dilakukan secara cepat dan efisien. Pertama, Budi meminta puskesmas, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya untuk segera mendaftarkan unitnya melalui aplikasi PCare atau Primary Care BPJS Kesehatan. Melalui aplikasi ini, fasilitas kesehatan bisa mencatatkan penerima vaksin Covid-19 dan melaporkan adanya kejadian ikutan pascaimunisasi (KIPI).

"Kalau belum mendaftarkan, akan sulit bagi mereka untuk bisa melayani vaksinasi ini terutama untuk mencatat dan menangani kalau ada KIPI," kata Budi.

Selain itu, Budi juga meminta seluruh puskesmas dan fasilitas kesehatan yang kekurangan fasilitas lemari pendingin untuk menyimpan vaksin Covid-19 agar segera melapor ke Dinas Kesehatan setempat. Ia menyampaikan, pemerintah akan berupaya maksiamal memenuhi kebutuhan fasilitas penyimpanan vaksin agar program vaksinasi Covid-19 bisa berlangsung lancar.

"Tolong segera mengontak Dinas Kesehatan terdekat, tolong kontak Kementerian Kesehatan aparatnya yang terdekat kalau perlu juga bisa dikirimkan ke Twitter sama Instagram saya atau Facebook saya supaya kami bisa cepat menangani," kata Budi.

Budi menambahkan, ketersediaan fasilitas pendingin vaksin di daerah menjadi sangat krusial saat ini. Program vaksinasi Covid-19 yang akan dimulai pekan depan, ujarnya, menyasar 1,6 juta tenaga kesehatan.

Sementara tahap selanjutnya adalah vaksinasi terhadap 17,4 juta tenaga pelayanan publik dan 21,5 juta masyarakat berusia lanjut. Gelombang pertama vaksinasi ini akan berlangsung sampai April 2021.

Baru setelah ketiga kelompok di atas, masyarakat umum di daerah yang memiliki risiko penularan tinggi akan diberi suntikan vaksin Covid-19 mulai April 2021. Jumlah target vaksinasi untuk kelompok ini adalah 63,9 juta orang. Bila jumlah vaksin memadai, maka vaksinasi akan diperluas lagi kepada kelompok masyarakat di daerah lain sebanyak 77,4 juta orang, sesuai pendekakatan klaster.

Khusus untuk vaksinasi Covid-19 bagi lansia, Budi juga sempat menyampaikan bahwa hasil uji BPOM tetap menjadi dasar. BPOM, ujarnya, nanti akan menentukan apakah vaksin Covid-19, termasuk jenis atau mereknya, aman diberikan kepada lansia. Hal ini karena uji klinis vaksin Sinovac yang dilakukan oleh Unpad dan Biofarma di Bandung hanya diberikan terhadap relawan berusia 18-59 tahun.

"Itu sebabnya hasil diskusi kita dengan ITAGI secara saintifik, memang disarankan menggunakan vaksin Sinovac sesuai dengan yang diujikliniskan tahap tiga di Bandung," kata Budi dalam keterangan pers di kantor presiden pekan lalu.

Hanya saja, uji klinis vaksin Sinovac di Turki dan Brazil dilakukan juga terhadap relawan berusia di atas 60 tahun. Adanya perbedaan rentang usia inilah yang membuat pemerintah meminta BPOM mengkaji lebih dalam sebelum memutuskan vaksinasi untuk lansia.

In Picture: Distribusi Vaksin Covid-19 di Berbagai Kota di Tanah Air

Budi juga menyebutkan bahwa sejumlah pabrikan vaksin Covid-19 lainnya di dunia sudah mendapat izin penggunaan bagi masyarakat usia di atas 60 tahun. Misalnya, Pfizer yang telah mendapat izin penggunaan darurat dari MRHA London, FDA dari Amerika Serikat, dan EMA untuk skala Eripa.

"Itu sebabnya juga, karena sebagian besar vaksin kita akan datang mungkin sekitar semester II atau akhir kuartal II 2021, itu sebabnya kalau tadi kita lihat tahapannya lansia kita taruh agak ke belakang. Karena kita ingin memastikan bahwa semua data saintifik pemberian vaksin ke grup lansia ini BPOM sudah feel comfortable," kata Budi.

Jumlah penduduk yang menjadi target vaksinasi Covid-19 di Indonesia sebanyak 181,5 juta orang. Angka ini didapat dari perhitungan medis untuk memperoleh kekebalan komunitas atau herd immunity. Dari 269 juta rakyat Indonesia, maka target herd immunity untuk penduduk berusia di atas 18 tahun adalah 188 juta orang.

"Dari angka itu, kalau kita keluarkan yang memiliki komorbid berat, kita keluarkan yang pernah positif Covid-19, dan kita keluarkan ibu hamil, jumlah target vaksinasi jadi 181 juta rakyat," kata Budi.

Dengan mempertimbangkan kemungkinan bahwa setiap orang butuh setidaknya dua dosis vaksin dan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa setiap negara perlu menyiapkan pasokan cadangan sebesar 15 persen, maka total vaksin Covid-19 yang harus disiapkan pemerintah Indonesia mencapai 426 juta dosis vaksin.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat, kebutuhan anggaran untuk vaksinasi gratis kepada seluruh warga Indonesia mencapai Rp 73 triliun. Kebutuhan itu termasuk akan dipenuhi melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBN tahun lalu sebesar Rp 47 triliun.

Sri menekankan, pihaknya akan memastikan ketersediaan anggaran mengingat vaksinasi menjadi program prioritas pemerintah pada tahun ini. "Apakah anggarannya tersedia? Iya harus. Kalau tidak punya? Ya pasti ada karena kami gunakan ini (re: vaksinasi) sebagai prioritas," tuturnya dalam Konferensi Pers Realisasi Pelaksanaan APBN 2020 secara virtual, Rabu (6/1).

Selain melalui Silpa kas negara tahun lalu, sebagian besar kebutuhan anggaran vaksinasi akan dipenuhi oleh APBN 2021. Khususnya melalui realokasi dan refocusing belanja negara yang sudah dialokasikan mencapai Rp 2.750 triliun.

Sri mengatakan, perubahan komposisi belanja negara dalam APBN sudah mendapatkan persetujuan oleh DPR dengan persyaratan, pemerintah tidak boleh memperlebar defisit. Dalam Undang-Undang APBN 2021, pemerintah menargetkan batasan defisit APBN mencapai 5,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Melalui realokasi dan refocussing ini, Sri berharap, proses vaksinasi dapat berjalan secara efektif. Ia memastikan, pihaknya akan menjalankan tugas sebagai bendahara negara, yakni memastikan anggaran tersedia ketika dibutuhkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika