IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menghitung secara proporsional besaran subsidi biaya haji. Wapres meminta agar besaran subsidi biaya haji tidak terlalu besar. Hal itu disampaikan Ma'ruf saat menerima Menag Yaqut di rumah dinas Wapres, Jakarta, Rabu (6/1).

"Biaya haji ke depan itu harus dihitung betul jangan banyak subsidi," ujar Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi yang dihubungi terkait pertemuan, Rabu (6/1).

Wapres, kata Masduki, menilai skema yang berlaku sekarang yakni pembiayaan haji masih menggunakan skema subsidi yang diambil dari hasil pengelolaan dana haji milik jamaah yang belum berangkat, akan memberatkan. Sebab, jika besaran subsidi biaya haji terlalu besar justru akan mengambil modal dan dana haji yang sudah ada.

"Ini akan menganggu terhadap dana haji tahun-tahun akan datang karena subsidi terlalu besar, (misal) bayar Rp 35 juta, tetapi ongkos haji pada dasarnya Rp 70-an juta, jadi ini nggak benar," ujarnya.

Karena itu, Ma'ruf berharap di masa mendatang subsidi biaya haji bisa dikurangi secara bertahap. Ia mengatakan, negara tetap akan memberi subsidi biaya haji, namun tidak terlalu besar. 

Sebab, subsidi haji yang terlalu besar akan mengganggu skema pengelolaan dana haji yang diolah oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH). "Jadi jangan sampai istilahnya skema ponzi, mau berangkat tapi si mencari dulu dari uang yang lain, nah kalau ada yang berangkat dicari lagi ke belakang sampai akhirnya yang belakang itu ada ribuan orang jadi korban. Nah, disini kalau dalam konteks negara ya APBN ini yang akhirnya nalangin," ujarnya.

"Solusinya jadi subsidi (biaya haji) itu diperkecil secara berharap," ujarnya.