Laporan: Israel akan Lobi AS Agar tak Kritik Saudi

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Israel dilaporkan berencana melobi pemerintahan baru Amerika Serikat (AS) yang dipimpin Joe Biden dari Partai Demokrat untuk membatasi kritik terhadap Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Mesir. Laporan media Axios mengutip pejabat pertahanan Israel mengatakan, kritik tersebut termasuk soal hak asasi manusia hingga perang yang tengah berlangsung di Yaman kepada tiga negara tersebut.

Israel dilaporkan takut bahwa kritik keras terhadap negara-negara Teluk bakal mempengaruhi upaya regional untuk melawan pengaruh Iran. Para pejabat pertahanan Israel juga menilai, bahwa Mesir yang secara diplomatis dekat dengan Israel dalam beberapa tahun terakhir,  bisa menjadi sasaran kritik dari pemerintahan Biden atas pelanggaran hak asasi manusia di negara itu.

"Kami hampir kehilangan Mesir beberapa tahun yang lalu dan pesan kami kepada pemerintahan Biden adalah: 'Tenang saja, perubahan dramatis terjadi, jangan datang dengan kecenderungan dan jangan merusak hubungan dengan Arab Saudi, Mesir dan UEA,'" kata seorang pejabat senior Israel yang tidak menyebutkan jati dirinya kepada Axios, dikutip laman Middle East Eye, Jumat (15/1).

Kerja sama dengan negara-negara Teluk dan Mesir adalah bagian penting dari strategi keamanan Israel di kawasan yang tujuan utamanya melawan Iran. Pejabat Israel juga berencana untuk mengatakan kepada Biden bahwa kesepakatan normalisasi Israel dengan UEA, Bahrain, Sudan dan Maroko harus diprioritaskan daripada masalah hak.

Pejabat Israel tersebut mengklaim perjanjian normalisasi telah membantu mendorong Arab Saudi dan Mesir untuk meningkatkan hak asasi manusia di negara mereka. Meskipun Israel memiliki hubungan resmi dengan Mesir dan dengan UEA, Tel Aviv tidak memiliki hubungan resmi dengan Arab Saudi.

Pejabat itu mengingatkan bahwa jika hubungan Washington dengan Riyadh dan Kairo memburuk, itu bisa membuat mereka berputar ke arah Rusia dan China.

Biden pernah mengatakan dia bermaksud untuk mengejar kebijakan luar negeri berdasarkan hak asasi manusia. Dia pun mengkritik Arab Saudi karena peran utamanya dalam perang di Yaman.

"Saya akan menjelaskan dengan sangat jelas bahwa kami sebenarnya tidak akan menjual lebih banyak senjata kepada mereka dan mengakhiri penjualan materi ke Saudi di mana mereka masuk dan membunuh anak-anak," kata Biden saat debat presiden.

Pada Juli tahun lalu, pada kampanyenya, Biden mengatakan tidak akan ada lagi pemeriksaan kosong untuk 'diktator favorit' Trump", merujuk pada Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi. Selama masa jabatannya, Presiden Donald Trump menjaga hubungan hangat dengan para pemimpin Saudi, dan terkadang membela kerajaan atas pelanggaran HAM berat, termasuk pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi.

Pemerintahan Trump juga menghujani Riyadh dengan kesepakatan dan kebijakan senjata yang menguntungkan, termasuk penunjukan pemberontak Houthi yang bersekutu dengan Iran di Yaman baru-baru ini sebagai organisasi teroris asing (FTO). Demokrat telah meminta Biden untuk membatalkan keputusan tersebut.

Sebab akan ada konsekuensi besar bagi impor makanan dan akses kemanusiaan ke Yaman, yang menghadapi apa yang digambarkan oleh PBB sebagai bencana kemanusiaan terburuk di dunia. Penunjukan teroris disambut oleh Riyadh dan Kairo, tetapi Israel belum mengambil sikap atas tindakan Washington.

Ikuti Whatsapp Channel Republika