Pembiayaan Proyek SBSN di Kemenhub Berkembang
Realisasi proyek yang menggunakan sukuk negara sebesar 91,58 persen pada 2020.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, pembiayaan proyek dengan menggunakan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara terus berkembang. Dia mengatakan, pada 2013, Kemenhub hanya mempunyai proyek dengan pembiayaan melalui SBSN sebesar Rp 800 miliar.
"Evaluasinya sangat baik dan koordinasinya sangat baik. sejak 2013, memang perkembangannya begitu baik," kata Budi dalam webinar Forum Kebijakan Pembiayaan Proyek Infrastruktur Melalui SBSN, Rabu (20/1).
Budi menjelaskan, pembiayaan SBSN mengalami peningkatan hingga 2020 nilainya mencapai Rp 6,91 triliun. Budi menuturkan, pada 2020, realisasi proyek yang menggunakan sukuk negara sebesar 91,58 persen sementara pada 2019 hanya 69,59 persen.
Untuk 2021, Budi mengatakan Kemenhub mendapatkan alokasi anggaran SBSN sebesar Rp 5,67 triliun. "Alokasi SBSN ini sebesar 12,41 persen dari total anggaran," ujar Budi.
Dia merinci, alokasi anggaran SBSN pada 201 untuk Ditjen Perkeretaapian mencapai Rp 4,1 triliun dan Ditjen Perhubungan Darat mencapai Rp 167,4 miliar. Sementara itu alokasi untuk Ditjen Perhubungan Laut mencapai Rp 225,1 miliar, dan untuk Ditjen Perhubungan Udara mencapai Rp 1,2 triliun.
"SBSN ini sangat memberikan kepastian untuk melaksanakan proyek. Kereta api memang mendominasi nanti akan ada jalur ganda dari Jakarta mendekati Surabaya menggunakan SBSN," jelas Budi.
Budi mengatakan, sejumlah proyek infrastruktur di Kementerian Perhubungan yang akan dibiayai SBSN yakni Pelabuhan Penyebrangan Binongko, jalur ganda Mojokerto-Jombang, lintas Makassar-Parepare, Bandara Salahudin Bima di Nusa Tenggara Barat (NTB), Pelabuhan Penyebrangan Tomia Sulawesi Utara, dan Pelabuhan Kambino.
Untuk memaksimalkan pembiayaan SBSN, Budi mengharapkan juga dapat lebih berkoordinasi lebih optimal dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). "Kalau tidak begitu nanti kejar-kejaran. Kemarin itu kami tidak bisa selesaikan karena tanah tidak bisa diselesaikan," ungkap Budi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika